SANGATTA – Laju pertumbuhan ekonomi di Kutai Timur (Kutim) tengah menjadi sorotan. Meski sejumlah indikator sosial menunjukkan tren positif, kondisi di lapangan justru memperlihatkan perputaran ekonomi yang belum optimal.
Ketua DPRD Kutim, Jimmi, menegaskan bahwa kondisi ini bukan disebabkan oleh meningkatnya angka kemiskinan. Ia menyebut, persoalan utama terletak pada melemahnya daya beli masyarakat serta lambatnya perputaran uang di daerah.
“Ini bukan berarti masyarakat kita makin miskin. Tapi daya beli dan kemampuan menjual yang perputarannya sedang melemah,” ujarnya usai mengikuti Musrenbang, Selasa (7/4/2026).
Menurut Jimmi, salah satu faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut adalah ketergantungan daerah terhadap aliran dana dari pemerintah pusat, seperti APBD, Dana Bagi Hasil (DBH), hingga pembayaran kurang salur.
Ia menjelaskan, ketika aliran dana tersebut meningkat, dampaknya langsung terasa pada aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kalau dana dari pusat bertambah, otomatis uang di daerah juga meningkat. Daya beli naik, aktivitas usaha ikut bergerak,” jelasnya.
Namun sebaliknya, ketika aliran dana tersebut tersendat, ekonomi daerah ikut melambat. Hal ini membuat pertumbuhan ekonomi sulit terdorong secara signifikan.
Di sisi lain, Jimmi menilai masih banyak pandangan yang terlalu menyederhanakan persoalan dengan hanya melihat APBD sebagai satu-satunya faktor penentu.
“Kalau menilai hanya dari APBD, itu seperti tebak-tebakan. Harus dianalisis lebih dalam faktor mana yang paling dominan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti besarnya pengaruh faktor global terhadap ekonomi Kutim. Sebagai daerah yang bertumpu pada sektor sumber daya alam, pergerakan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar internasional.
“Kita sangat bergantung pada kondisi global. Produk kita banyak dimanfaatkan negara lain, jadi kalau di luar terganggu, kita juga ikut terdampak,” tambahnya.
Lebih lanjut, Jimmi memaparkan bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen saja, dibutuhkan perputaran dana dalam jumlah besar.
Ia mencontohkan, setidaknya diperlukan sekitar 4.000 orang dengan pendapatan Rp320 juta per tahun untuk mendorong kenaikan tersebut.
“Nilainya bisa mencapai Rp1,2 triliun untuk naik satu persen. Kalau dana sebesar itu tidak berputar di daerah, tentu pertumbuhan akan tertahan,” ungkapnya.
Karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas perputaran ekonomi di daerah, tidak hanya bergantung pada suntikan dana pemerintah, tetapi juga memperkuat sektor riil.
“Intinya, bagaimana uang itu berputar di daerah. Kalau perputaran lancar, ekonomi pasti ikut bergerak,” pungkasnya.
Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam
