SAMARINDA – Sebagai daerah penghasil minyak dan gas (migas), selayaknya Kaltim tak perlu lagi kekurangan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM).
Pemprov Kaltim melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berulang kali memohon untuk adanya penambahan kuota BBM, terutama pertalite dan solar subsidi. Bahkan, permohonan itu kerap dilakukan Pemprov Kaltim, tetapi tidak dipenuhi oleh BPH Migas.
“Kita bersyukur jadi daerah penghasil. Tapi, jika kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi tentu dampaknya ke pemerintah provinsi. Jadi, kami minta BPH Migas yang menetapkan setiap tahun kuota BBM dapat ditingkatkan untuk Kaltim,” ungkap Kepala ESDM Kaltim H Munawwar kepada Tim Publikasi Biro Adpim Setda Prov Kaltim, Selasa 27 September 2022.
Menurut Munawwar, permohonan ini dinilai wajar, karena selain Kaltim sebagai penghasil migas dan SDA terbesar di Indonesia juga penyumbang devisa negara. Apalagi sekarang ditetapkan sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN), tentu sangat wajar ditingkatkan kuotanya.
“Kami sangat sedih apabila banyak yang antri BBM, terutama pertalite dan solar subsidi. Bahkan, kadang kosong di SPBU. Lebih banyak kosongnya,” tegas Munawwar.
Artinya, kebutuhan BBM Kaltim yang sering menjadi pertanyaan publik hanya pada BBM solar subsidi dan pertalite. Sementara, yang tidak subsidi ketersediaannya cukup seperti pertamax dan dexlite.
Penyebab turunnya realisasi pemakaian BBM dari kuota yang ada pada tahun 2016 -2017, karena Kaltim krisis dan pertumbuhan ekonomi sempat minus. Penyebab utama krisis thn 2016-2017, harga batu bara turun drastis sehingga banyak terpengaruh kepada sektor lain yang mempengaruhi perekonomian Kaltim secara keseluruhan.
Ketika perekonomian Kaltim mulai bergairah pada tahun 2018, seharusnya kuota BBM ditambah kembali seperti kuota pada tahun 2014-2017, tapi kenyataannya tidak ditambah, sehingga antrian kendaraan truk di SPBU-SPBU sangat panjang bahkan bermalam disekitar SPBU menunggu BBM solar untuk besok harinya.
Kendaraan truk dari luar banyak beroperasi di Kaltim khususnya Surabaya, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat mengangkut kebutuhan pokok untuk masyarakat Benua Etam yang secara otomatis mengambil jatah BBM untuk kendaraan yang berdomisili di Kaltim.
Diketahui 2020 kuota dibutuhkan Kaltim jenis premium 285,853 KL dan solar subsidi 206,858 KL. 2021 kuota premium 322,246 KL, solar subsidi 257,500 KL. Sedangkan 2022 Dinas ESDM masih mendata kondisi tersebut. (adv/diskominfokaltim)
