SAMARINDA – Pemprov Kaltim tengah menghadapi ancaman pemotongan besar pada Dana Bagi Hasil (DBH). Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, sebelumnya menyebut potongan yang direncanakan pemerintah pusat bisa mencapai 75 persen.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan pihaknya segera melobi Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk mencari solusi. “Kita perlu duduk bersama dengan Pak Menteri untuk membahas itu,” ujarnya, Senin (29/9/2025).
Ia memastikan Pemprov Kaltim sudah mengajukan permintaan pertemuan resmi dengan Kementerian Keuangan. “Kemungkinan satu atau dua minggu ke depan,” tambahnya.
Berdasarkan informasi yang beredar, pemotongan DBH tahun depan bisa mencapai Rp4,6 triliun dari jatah Rp9 triliun. Kondisi ini memicu kekhawatiran karena Kaltim memiliki banyak program prioritas yang membutuhkan dukungan anggaran besar.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim, Ismiati, menjelaskan pemerintah daerah mulai fokus mencari alternatif melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hingga September 2025, realisasi PAD sudah mencapai 60 persen dari target. “DBH juga sekitar itu, masih diupayakan bisa tersalurkan di triwulan terakhir,” ujarnya.
Pemprov berharap upaya lobi ke pemerintah pusat dapat mengurangi besaran potongan, sehingga pembangunan di Kaltim tetap berjalan sesuai rencana tanpa terganggu keterbatasan fiskal.
Pewarta: Umam
Editor: Agus S
