Kerusakan Hutan Kaltim Meningkat, Wagub Seno Aji Desak Pemerintah Pusat Bertindak

BALIKPAPAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali mengingatkan pemerintah pusat mengenai urgensi penanganan deforestasi yang terus meningkat di wilayah Kaltim. Kerusakan hutan yang semakin meluas disebut sudah membawa konsekuensi langsung berupa naiknya risiko bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan tanah longsor yang beberapa tahun terakhir meningkat drastis.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan bahwa tekanan terhadap kawasan hutan kini berada pada level mengkhawatirkan akibat pembalakan dan alih fungsi lahan yang berlangsung tanpa henti. Padahal, hutan Kaltim selama ini dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia yang berperan menjaga stabilitas iklim.

“Kerusakan hutan yang terus terjadi sudah memberikan dampak nyata kepada masyarakat, terutama melalui bencana hidrometeorologi yang semakin sering terjadi,” ujar Seno Aji usai memantau simulasi tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Kota Balikpapan, Sabtu (8/12/2025).

Ia menyampaikan bahwa Pemprov Kaltim intens berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan untuk memantau kondisi lapangan sekaligus memperketat pengawasan di kawasan hutan. Berbagai langkah mitigasi terus disiapkan untuk menekan kerusakan lebih lanjut.

Baca Juga:  Harga TBS Sawit Kaltim Turun Awal Januari 2026, Imbas Pelemahan CPO

“Langkah tersebut sekaligus dibarengi dengan upaya menghilangkan praktik pembalakan kayu ilegal yang disebut masih marak terjadi di sejumlah wilayah,” jelasnya.

Menurut Wagub, permasalahan deforestasi tidak lagi bisa dipandang sebagai persoalan lingkungan semata. Kerusakan hutan telah berdampak langsung pada keselamatan masyarakat, terutama karena meningkatnya intensitas banjir dan longsor setiap tahun. Untuk itu, ia menilai diperlukan langkah yang lebih konkret, cepat, dan terukur dari pemerintah pusat.

“Pemerintah Provinsi Kaltim meminta dukungan penuh dari pemerintah pusat untuk menjaga kelestarian hutan dan memastikan daya dukung lingkungan tetap terjaga demi keberlangsungan hidup masyarakat,” tegasnya.

Pemprov berharap kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan pusat mampu meredam laju kerusakan hutan sekaligus meminimalkan ancaman bencana di masa mendatang. (ap)

Editor: Agus S

Disclaimer

Redaksi Radarbontang.com tunduk pada Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999. Setiap berita yang dipublikasikan adalah hasil kerja jurnalistik. Hak jawab dan hak koreksi dapat diajukan melalui email: redaksi@radarbontang.com.