BONTANG – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang (DPPKB)bersama DKP3A Provinsi Kaltim menggelar sosialisasi partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan provinsi. Ini merupakan bentuk dukungan kepada perempuan baik di Kaltim maupun di Kota Bontang.
Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kaltim, Noryani Sorayalita mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan merupakan bentuk dukungan dalam pemberdayaan perempuan untuk partisipasi dalam politik, hukum dan kewenangan provinsi.
Ia menjelaskan, bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kaltim masih terbilang rendah, yakni di urutan 3 terbawah seluruh Indonesia.
“IPG Kaltim rendah karena adanya kesenjangan antara IMP laki-laki dan IPM perempuan yang terpaut jauh,” kata Noryani Sorayalita saat membuka kegiatan sosialisasi, Kamis (15/6/2023) di Hotel Bintak Sintuk.
Lebih jauh, Noryani mengatakan untuk tahun 2023 ini, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengalami peningkatan walaupun tidak cukup signifikan.
“Selain itu, pada tahun 2023 ini IDG kita mengalami kenaikan sebesar 0,25 walaupun tidak cukup signifikan dan tidak mengubah posisi Kaltim. Ini menjadi tugas kita bersama.” kata Noryani.
Mewakili Wali Kota Bontang, Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum, Dedy Hariyanto mengatakan, dengan dilaksanakan pengetahuan politik bertujuan untuk pendidikan politik bagi perempuan, antara lain meningkatkan pengetahuan tentang konsepsi gender, meningkatkan peran perempuan dalam perencanaan dan penganggaran responsive gender, penguatan komitmen, sinergi dan keterlibatan perempuan dalam pembangunan, meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan dalam pembangunan.
“Perempuan mulai bangkit, membuktikan bahwasanya keberadaan mereka layak untuk diperhitungkan, mulai dari kecerdasan perempuan–perempuan Indonesia umumnya yang telah berperan ganda dan berkiprah dalam pembangunan, dan telah turut berkontribusi terhadap pembangunan di berbagai bidang politik, hukum, budaya, ekonomi,” kata Dedi Hariyanto.
Dedi menambahkan, kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat terutama calon legislatif perempuan, yang kemudian dapat mendorong peningkatan perempuan di semua bidang pembangunan sesuai yang dimandatkan Presiden RI dan menjadi strategi arah kebijakan Kementerian PPPA RI. (yah)
