BONTANG – Kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Bontang beberapa waktu lalu, diharapkan dapat segera merealisasikan peningkatan infrastruktur sarana dan prasarana. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Bontang Amir Tosina.
Menurutnya, yang paling utama adalah masalah infrastruktur penanggulangan banjir di Jalan Protokol Bontang Kuala. Lantaran selama ini langganan dikeluhkan masyarakat, bahkan belum tersentuh perbaikan.
Menurut pria yang akrap disapa Atos ini, masalah banjir rob di Bontang Kuala (BK) sudah menjadi masalah klasik dan berlarut-larut. Karenanya dibutuhkan peningkatan jalan untuk mengurangi banjir.
“Kami selalu usulkan itu, agar jadi prioritas. Apalagi BK sebagai ikon utama wisata Kota Bontang,” ujarnya, Kamis (10/8/2023).
Politisi Partai Gerindra ini mendorong masalah ini terus disuarakan, agar bisa diakomodir oleh pusat. Karena membutuhkan biaya cukup besar untuk menyelesaikannya.
“Estimasi anggarannya kurang lebih Rp 40 miliar. Kalau pakai anggaran daerah tidak cukup. Dulu pernah diusulkan lewat bankeu dan pusat, dan sudah pernah dievaluasi, tapi lepas,” timpalnya.
Ia meminta kepada pemerintah melalui dinas terkait, agar kembali membuat perencanaan ulang, sehingga penanganan banjir di Bontang Kuala dapat teratasi dengan tepat.
“Kalau jalannya cuman dicor atau ditinggikan itu tidak maksimal, maka itu harus buat perencanaan yang tepat dan matang. Kalau tidak bisa tahun ini, paling lambat tahun depan semoga terealisasi lah,” tandasnya.
Diketahui, Pemkot Bontang mengajukan 8 usulan mega proyek pembenahan infrastruktur ke Pemerintah Pusat melalui Komisi V DPR RI. Usulan prioritas ialah pembangunan Kampung Selambai, perbaikan jalan, revitalisasi Waduk Kanaan untuk penanganan banjir, pengembangan Pelabuhan Tanjung Laut Indah, pemangkasan Jalan S Parman depan RSUD, peningkat jalan Bontang Kuala, Rumah Susun Sewa (Rusunawa) ASN, dan pengembangan Pantai Harapan Kelurahan Tanjung Laut Indah. (adv/al)
