SAMARINDA – Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) mengeluarkan pernyataan keras terkait banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Dalam rilis yang diterbitkan Senin (8/12/2025), KIKA menegaskan bahwa tragedi tersebut merupakan “bencana kebijakan” yang lahir dari keputusan politik yang mengabaikan sains dan keberlanjutan lingkungan.
KIKA menyatakan duka mendalam atas jatuhnya korban jiwa dan kerugian ekonomi-sosial akibat banjir bandang tersebut. Namun, mereka mengecam keras sejumlah pernyataan pejabat pemerintah yang dinilai tidak menunjukkan empati dan justru menjauhkan fokus dari keselamatan warga.
Menurut KIKA, penolakan pemerintah pusat untuk menetapkan status bencana nasional telah memperburuk keadaan, terlebih ketika pemerintah daerah juga menghadapi tekanan penurunan transfer anggaran pusat. Situasi ini dinilai memperlambat penanganan darurat dan menghambat pemulihan warga.
Dalam pernyataannya, KIKA menegaskan bahwa faktor-faktor struktural seperti deforestasi, alih fungsi lahan, dan konsesi perusahaan besar di daerah hulu—yang didukung oleh kepentingan oligarki ekonomi-politik—menjadi penyebab utama banjir bandang. Model pembangunan yang menyingkirkan pertimbangan ilmiah dianggap telah menciptakan kerentanan yang kini menimpa masyarakat.
KIKA juga menyoroti pola pengambilan keputusan di lingkungan BNPB yang dinilai masih sentralistik dan top-down, mewarisi pendekatan era DOM di Aceh. Pola ini disebut mengabaikan sensitivitas sosial-ekologis dan menghambat penyusunan kebijakan berbasis pengetahuan.
Dalam rilis tersebut, KIKA juga mengkritik keras prioritas anggaran pemerintah pusat. Mereka menyebut anggaran BNPB sekitar Rp491 miliar “tidak masuk akal” ketika dibandingkan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut mencapai Rp1,2 triliun per hari. Menurut KIKA, pemerintah seharusnya mengalihkan anggaran besar tersebut—termasuk anggaran Proyek Strategis Nasional (PSN)—guna memprioritaskan penanganan bencana di Sumatera.
KIKA mengajukan serangkaian tuntutan yang meliputi: mengembalikan sains sebagai dasar penyusunan kebijakan lingkungan dan tata ruang, membentuk investigasi independen terhadap perusahaan yang diduga merusak ekosistem, menghentikan intimidasi terhadap akademisi dan warga yang menyampaikan kritik berbasis data, serta memastikan keselamatan publik dan pemulihan wilayah melalui mitigasi jangka panjang.
KIKA juga meminta pemerintah mengalihkan anggaran MBG dan PSN untuk penanganan darurat dan pemulihan Sumatera, serta mendesak pejabat publik menunjukkan empati nyata dan berhenti meremehkan penderitaan masyarakat.
Di akhir pernyataannya, KIKA menegaskan bahwa banjir besar ini merupakan bukti kegagalan tata kelola nasional yang dipengaruhi kepentingan oligarki dan mengabaikan keberlanjutan lingkungan. KIKA menyatakan solidaritas penuh untuk masyarakat Sumatera dan menyerukan agar tragedi ini menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola berbasis pengetahuan, bukan hanya merespons bencana sebagai rutinitas tahunan. (um)
Editor: Agus S
