BONTANG — Upaya Pemkot Bontang membangun sistem pengelolaan sampah dan lingkungan yang berkelanjutan mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat. Hal ini ditandai dengan kunjungan kerja dan audiensi Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) ke Kota Bontang pada Minggu (21/12/2025).
Rombongan KLH/BPLH dipimpin Direktur Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3, Amsor. Audiensi yang berlangsung di Rumah Jabatan Wali Kota Bontang tersebut menjadi bagian dari agenda monitoring dan evaluasi pengelolaan sampah serta program lingkungan hidup yang dijalankan pemerintah daerah, sekaligus forum dialog strategis antara pusat dan daerah.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menerima langsung rombongan KLH/BPLH didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bontang Akhmad Suharto, jajaran Sekretariat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait. Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota memaparkan kondisi aktual pengelolaan sampah Kota Bontang melalui presentasi kepada Tim ADIPURA KLH/BPLH.
Dalam paparannya, dijelaskan bahwa timbulan sampah Kota Bontang mencapai sekitar 120 ton per hari atau setara 39.216 ton per tahun. Sampah rumah tangga masih menjadi penyumbang terbesar dengan volume sekitar 82,20 ton per hari, disusul sampah dari fasilitas dan pabrik sebesar 3,03 ton per hari, serta sumber tradisional lainnya.
Dari sisi komposisi, sampah plastik mendominasi dengan porsi sekitar 40 persen. Sampah organik berada di kisaran 30 persen, sementara kertas dan kardus mencapai 15 persen. Pemerintah Kota Bontang sendiri telah memanfaatkan mesin pengolahan sampah sejak 2008, namun sebagian besar peralatan tersebut kini berusia lebih dari 17 tahun dan membutuhkan pembaruan teknologi.
Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) juga menjadi sorotan dalam audiensi tersebut. Zona Redfield TPA dengan luas sekitar 2,5 hektare saat ini baru mampu mengolah sekitar 30 persen dari total kapasitas. Sejak 2009, total sampah yang berhasil diolah tercatat mencapai 410.229 ton, dengan dukungan tenaga kerja sekitar 20–22 orang, termasuk Petugas Pemilah Awal.
Menariknya, aktivitas pemilahan sampah plastik oleh warga di sekitar TPA turut memberikan dampak ekonomi. Masyarakat setempat mampu memperoleh tambahan penghasilan hingga Rp2 juta per bulan dari kegiatan tersebut, sekaligus berkontribusi mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA.
Secara umum, Pemkot Bontang mencatat capaian pengelolaan sampah yang relatif tinggi. Sekitar 99 persen sampah telah terkelola, sementara sampah tidak terkelola berada di kisaran 0,29 persen. Keberadaan TPS 3R, TPS 3D, rumah kompos, dan bank sampah menjadi tulang punggung dalam mendorong pengurangan sampah dari sumbernya.
Dari aspek pendanaan, dukungan Corporate Social Responsibility perusahaan mencapai sekitar Rp4 miliar. Namun kontribusi tersebut baru sekitar 4,6 persen dari kebutuhan ideal. Pemkot Bontang juga tengah menjajaki kerja sama internasional, antara lain dengan Pemerintah Provinsi Jeju dan KOICA Korea Selatan, serta mengoptimalkan nilai ekonomi sampah yang berkisar Rp100–200 ribu per transaksi.
Berbagai inovasi berbasis partisipasi masyarakat terus dikembangkan. Saat ini tercatat 321 bank sampah aktif dengan jumlah nasabah sekitar 1.824 orang, termasuk bank sampah di wilayah pesisir. Program JELITA (Jemput, Beli, dan Timbang Sampah Organik dan Anorganik) menjadi salah satu penggerak utama keterlibatan warga, diperkuat dengan Program GESIT (Gerakan Sampahku Itu Tanggung Jawabku) sesuai Instruksi Wali Kota Nomor 600.4.15.1/1355/DLH/2025, serta didukung program Jumat Bersih.
Wali Kota Bontang menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak bisa dicapai secara parsial. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha menjadi kunci agar Bontang benar-benar bergerak menuju kota yang bersih dan berkelanjutan.
Rangkaian kunjungan kerja KLH/BPLH berlanjut pada 22 Desember 2025 dengan peninjauan langsung ke sejumlah fasilitas strategis, mulai dari TPA Bontang Lestari, TPST Bessai Berinta, bank sampah, rumah kompos, ruang terbuka hijau, hingga kelurahan berpredikat Bersih dan Hijau Tahun 2025. Kunjungan ini diharapkan memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam membangun pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Kota Bontang. (MK)
Editor: Agus S
