BONTANG – Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, tanggapi kelangkaan dan mahalnya harga gas LPG 3 kilogram di wilayah pesisir. Ia menilai kondisi tersebut tidak adil.
Untuk itu, pihaknya akan melakukan tindak lanjut bersama pihak Pertamina dan Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP).
Rustam menyebut, masyarakat pesisir seperti yang tinggal di Kampung Malahing, Tihi-Tihi, dan Selangan seharusnya menjadi prioritas penerima subsidi. Mengingat keterbatasan akses serta pendapatan masyarakat yang rendah, distribusi gas bersubsidi ke wilayah tersebut semestinya diatur lebih khusus dan merata.
“Mereka merupakan penerima manfaat. Harusnya ada suplai khusus ke daerah-daerah seperti Malahing dan sekitarnya. Karena kondisi geografis dan penghasilan masyarakatnya juga terbatas,” katanya, Senin (23/05/2025).
Rustam menyesalkan, masih adanya warga yang terpaksa menggunakan kayu bakar karena tidak mendapatkan gas subsidi. Hal ini dinilainya berisiko tinggi terhadap keselamatan warga, terutama di kawasan perkampungan laut.
“Sekarang kan enggak relevan lagi pakai kayu bakar, apalagi di atas laut, risikonya besar. Ini menjadi PR kami. Segera akan kami bahas, supaya masyarakat pesisir tidak terus-menerus dirugikan,” tuturnya.
Sebelumnya, Ketua RT 30 Kampung Malahing, Nasir, mengungkapkan bahwa harga gas subsidi di wilayahnya bisa mencapai Rp 35 ribu per tabung, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Provinsi Kaltim yang hanya Rp21 ribu. Warga pun berharap adanya pemerataan pasokan agar bisa menikmati harga sesuai ketentuan.
Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam
