BONTANG – Komisi V DPR RI melakukan kunjungan ke Kota Bontang, Senin (7/8/2023). Dalam kunjungan tersebut, Komisi V meninjau rencana pemangkasan tanjakan di Depan RSUD Taman Husada Bontang dan juga ke Bontang Kuala untuk penanganan banjir rob.
Anggota Komisi V DPR RI Irwan menerangkan, permasalahan tanjakan di depan RSUD Bontang menjadi prioritas karena menyangkut keselamatan pengguna jalan. Kelerengan di jalan tersebut, kara Irwan, akan dipangkas dibawah 10 persen.
“Harus jadi priortas. Dan kunjungan Komisi V ini menjadi pesan prioritas bahwa kita mau serius. 600 meter naik turun yang akan kita pangkas dibawah 10 persen. Dengan anggaran Rp70 miliar tetapi memang belum masuk. Sehingga kunjungan ini memastikan bahwa tahun depan,” jelas Ketua DPD Demokrat Kaltim ini.
Irwan juga menyinggung soal banjir rob yang saban tahun menerpa Bontang Kuala. Menurutnya, penanganan banjir di daerah bersejarah bagi Kota Bontang tersebut butuh analisa dan kajian yang mendalam. Ia pun memastikan akan memperjuangkan anggaran penanganan banjir tersebut di tahun 2024 mendatang.
“Jalan nasional sampai sini, masalahnya bukan nasionalnya saja tetapi kita harus melihat limpasan air laut. Jangan sampai kita tutup tanggul jalan tapi yang lain air bisa masuk,” jelasnya.
“Bontang Kuala tunggu rancangan dari Dinas PU Bontang, nanti kita review. Kita datang memastikan di 2024, kita berjuang sama – sama,” pungkasnya.
Sementara Kepala BBPJN Kaltim Reiza Setiawan menjelaskan pemangkasan akan dilakukan pada badan jalan di sisi kanan dari arah Tugu Selamat Datang, dengan panjang pemangkasan sekitar 600 meter dan ketebalan kurang lebih 10 meter. Metode penaganannya, jelas Reiza, akan dilakukan galian dengan pemasangan secant pile sebagai penahan tanah.
Saat ini, lanjutnya, tengah dilakukan pengkajian terkait Detail Engineering Desain (DED) dengan target penyelesaian akhir tahun 2023 mendatang.
“Setelah DED selesai, kami dorong anggaran serta pengerjaan tahun depan. Anggaran yang diusulkan Rp70 miliar,” jelasnya.
Terkait banjir rob di Bontang Kuala, Direktorat Bendungan dan Danau Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, menjelaskan bahwa persoalan banjir harus benar dikaji terkait penyebabnya agar penanganannya tepat. Rencanan penggunaan sistem parapet atau penghalang, katanya, bisa jadi lebih berbahaya.
“Kalau kita bicara banjir kita harus bicara sistem harus tau penyebabnya apa. Karena takut nanti sistem parapet itu lebih bahaya, karena airnya terjebak. Yang akan dilakukan adalah sistem pemompaan cuma akan memakan biaya yang cukup besar sehingga kajian ini kami harap sambil simultan,” pungkasnya.(eky)
