JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tengah melakukan penyelidikan atas dugaan praktik mark up dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh. Penyelidikan disebut telah berlangsung sejak awal 2025 dan kini masih berjalan.
“Penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun, dan prosesnya masih terus berprogres,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Jakarta, Senin (27/10/2025).
Budi menegaskan bahwa proses penyelidikan berjalan tanpa hambatan dan sesuai tahapan hukum. Ia meminta publik memberi ruang kepada KPK untuk bekerja secara independen dan profesional. “Sejauh ini tidak ada kendala. Kita berikan waktu bagi proses penegakan hukum yang sedang berjalan,” ujarnya.
Meski demikian, KPK belum mengungkap pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Budi juga menyebut pemanggilan mantan Menko Polhukam Mahfud MD masih bergantung pada kebutuhan penyelidik. “Kita akan melihat sesuai kebutuhan penyelidikan perkara ini,” katanya.
Budi mengimbau masyarakat yang memiliki informasi atau bukti terkait dugaan penyimpangan dalam proyek KCJB untuk melapor langsung ke KPK atau melalui email pengaduan@kpk.go.id. “Publik yang memiliki data bisa melaporkannya langsung, baik secara tatap muka maupun melalui email resmi KPK,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa substansi perkara belum bisa dibuka ke publik karena proses masih berada di tahap penyelidikan. “Kami belum bisa menyampaikan detail materi perkara karena masih dalam tahap penyelidikan,” tuturnya.
Dugaan penggelembungan biaya proyek Whoosh mencuat setelah Mahfud MD menyoroti adanya selisih besar antara perhitungan biaya versi Indonesia dan China. Dalam kanal YouTube Mahfud MD Official, Kamis (16/10/2025), ia menyebut biaya pembangunan per kilometer di Indonesia mencapai US$52 juta, sementara di China hanya sekitar US$17–18 juta.
“Naik tiga kali lipat, ini perlu diaudit secara serius,” ujar Mahfud kala itu.
Berdasarkan catatan sejumlah pihak, biaya pembangunan proyek Whoosh per kilometer mencapai Rp780 miliar, sedangkan proyek MRT menelan biaya sekitar Rp1,1 triliun per kilometer. Meski secara nominal lebih rendah, Mahfud menilai audit menyeluruh tetap diperlukan agar transparansi dan akuntabilitas proyek strategis nasional itu terjamin. (MK)
Editor: Agus S
