BONTANG – Antrean panjang Bahan Bakar Minyak (BBM) hampir menjadi pemandangan sehari-hari di Kota Bontang. Tidak hanya antrean pertalite, truk-truk pemburu solar pun saban hari terlihat ‘nongkrong’ di sekitar SPBU.
Banyak faktor menyebabkan antrean mengular: mulai persoalan kuota, maraknya pengetab BBM, hingga distribusi yang tidak presisi. Persoalan ini ibarat benang kusut yang saling berkaitan.
Beberapa pekan terakhir, antrean kembali terjadi di berbagai SPBU. Melihat kondisi ini, Anggota Komisi B DPRD Bontang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pertamina, pengelola SPBU, dan Pemkot Bontang.
DPRD: PENYEBABNYA BUKAN KUOTA
Anggota Komisi B menyoroti sejumlah penyebab masyarakat sulit mendapatkan BBM.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi, mengatakan antrean terjadi karena stok BBM di SPBU cepat habis pada pagi hingga siang hari, lalu kosong hingga sore. Ia menilai kondisi ini tidak wajar karena secara data, kuota BBM Bontang justru selalu surplus.
“Di lapangan, jam 9 sampai 10 pagi sudah mulai habis, baru terisi lagi sore hari. Ini yang membuat antrean sangat panjang,” ujarnya.
Anggota Komisi B, Nursalam, juga menyoroti lemahnya perencanaan distribusi. Jika stok diperkirakan habis pada siang hari, mobil tangki seharusnya diberangkatkan lebih awal agar tidak terjadi jeda pasokan.
Sementara itu, Suharno menegaskan bahwa hingga November 2025, konsumsi Pertalite dan Solar masih jauh di bawah kuota tahunan.
Untuk Pertalite, kuota 2025 sebesar 226.287 kl, namun hingga November baru terpakai 216.667 kl. Dengan konsumsi rata-rata 1.967 kl per bulan, masih tersisa sekitar 4.620 kl untuk Desember.
“Jika kebutuhan Desember sekitar 2.000 kl, berarti ada sisa sekitar 2.600 kl yang tidak terpakai. Pertanyaannya, ini mau ke mana? Sementara Januari 2026 sudah masuk kuota baru,” tegasnya.
Hal serupa terjadi pada Solar. Dari kuota 15.667 kl, hingga November baru terealisasi 12.580 kl. Dengan kebutuhan riil 1.143 kl per bulan, diperkirakan ada sisa 1.800–2.000 kl di akhir tahun.
Ia menegaskan antrean BBM di Bontang bukan disebabkan kurangnya kuota, tetapi persoalan teknis distribusi.
“Kalau stoknya masih sisa, berarti ini bukan soal kuota. Ini murni teknis. Misalnya SPBU buka jam enam, tapi mobil tangki baru datang jam delapan. Itu harus dibenahi,” ujarnya.
Pernyataan anggota dewan ini diperkuat perwakilan SPBU Tanjung Laut, Buyung. Ia mengatakan pasokan dari depot tidak selalu sesuai kebutuhan riil.
“Dulu kami menerima 24 kiloliter per hari. Sekarang hanya 16 kl lalu diselingi 8 kl. Akibatnya stok cepat habis. Kalau buka jam enam pagi, jam satu siang sudah kosong,” jelasnya.
DISTRIBUSI JADI PEMICU ANTREAN
Perwakilan Checker Pertamina wilayah Bontang, Rahman, mengakui distribusi menjadi faktor utama antrean.
Ia menjelaskan keterlambatan pasokan dipicu cuaca buruk di Terminal BBM (TBBM). Kapal tangki terlambat sandar di TBBM Samarinda sehingga distribusi ke SPBU ikut tertunda.
“Selama ini mobil tangki berangkat dari Samarinda pada shift siang, sehingga baru tiba di Bontang sore hari. Sekarang sudah kami ubah ke shift pagi agar tiba sekitar jam 10 pagi,” terangnya.
Pertamina juga memperketat pemeriksaan kualitas dan kuantitas BBM menyusul kasus kontaminasi BBM di Jawa. Proses ini membuat waktu bongkar muat lebih lama, namun dinilai perlu untuk menjaga mutu.
AKAR MASALAH DISTRIBUSI TAK TEPAT WAKTU
Komisi B DPRD Bontang menyimpulkan antrean panjang bukan disebabkan kesalahan SPBU, melainkan distribusi yang tidak tepat waktu dan sistem pelayanan yang lambat.
“Koordinasi antara Pertamina, depot, dan SPBU harus diperbaiki. Kota ini kecil, seharusnya distribusi bisa diatur lebih presisi agar masyarakat tidak terus dirugikan,” tegas Winardi.
Meski kuota secara administrasi masih tersisa, Winardi menilai persoalan utama bukan pada angkanya, tetapi pengawasan distribusi di lapangan.
“Kalau secara angka kita surplus, tapi masyarakat tetap antre, berarti ada masalah distribusi. Tugas kita bukan hanya mengawal kuota, tapi memastikan penyalurannya berjalan,” ujarnya.
Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam
