SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus mendorong realisasi pembangunan Sekolah Rakyat dari Kementerian Sosial (Kemensos), sebagai solusi pendidikan bagi anak-anak di wilayah pedalaman. Program ini dinilai mendesak, karena masih banyak anak di Kutim yang terpaksa putus sekolah akibat akses pendidikan lanjutan yang jauh dan sulit dijangkau.
Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi mengatakan, Kutim sangat layak mendapatkan program Sekolah Rakyat karena kondisi wilayahnya yang luas dengan sebaran permukiman berada jauh dari pusat kota.
“Secara kebutuhan Kutai Timur sangat layak untuk mendapatkan Sekolah Rakyat. Sangat layak karena kita banyak yang jauh-jauh dari Sandaran, dari Busang, dari mana-mana,” ujar Mahyunadi, Kamis (19/2/2026).
Ia menjelaskan, persoalan putus sekolah di Kutim kerap terjadi setelah anak menamatkan pendidikan SD. Ketika memasuki jenjang SMP, banyak anak harus melanjutkan sekolah jauh dari kampung halaman, sementara tidak semua orang tua mampu menyiapkan tempat tinggal atau keluarga pendamping.
“Kenapa putus sekolah? Karena begitu SMP dia harus jauh dari rumahnya, tidak ada keluarga, maka orang tua memilih untuk tidak menyekolahkan anaknya. Apalagi SMA, apalagi kuliah,” jelasnya.
Mahyunadi menilai Sekolah Rakyat yang dilengkapi fasilitas asrama dapat menjadi solusi penting untuk menekan angka putus sekolah di Kutim. Dengan sistem pendidikan terpadu, anak-anak dari wilayah pedalaman bisa tetap melanjutkan sekolah tanpa harus terkendala jarak dan tempat tinggal.
“Dengan ada Sekolah Rakyat yang sekolah itu pasti ada asramanya nanti, kita bisa meminimalisir. Mudah-mudahan tidak ada lagi anak yang butuh sekolah. Wajib belajar 12 tahun betul-betul bisa terpenuhi di Kutai Timur,” tegasnya.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemkab Kutim juga telah menyiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Lokasi yang disiapkan berada di kawasan Simono dengan luas 8 hektare.
“Kita sudah siapkan 8 hektare. Awalnya 5 hektare, cuma kita minta ditambah 3 hektare menjadi 8 hektare,” kata Mahyunadi.
Saat ini, Pemkab Kutim masih menunggu tahapan awal berupa peninjauan dari pihak Kemensos. Mahyunadi menyebut, pihaknya sudah menyampaikan kesiapan Kutim secara langsung kepada Menteri Sosial dalam pertemuan di Jakarta.
“Alhamdulillah saya dan bupati kemarin hadir langsung di sana, bertemu langsung dengan Pak Menteri. Alhamdulillah beliau mengatakan akan segera meninjau Kutai Timur. Itu baru tinjau, layak enggaknya nanti kita lihat,” ujarnya.
Mahyunadi berharap proses peninjauan dapat segera dilakukan agar pembangunan Sekolah Rakyat di Kutim bisa dipercepat. Ia menegaskan, pemerataan akses pendidikan menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat pedalaman yang selama ini masih kesulitan melanjutkan sekolah.
“Kalau Sekolah Rakyat ini bisa segera dibangun, saya yakin anak-anak pedalaman Kutai Timur tidak perlu lagi berhenti sekolah hanya karena jarak. Ini yang kita perjuangkan,” pungkasnya.
Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam
