SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memaparkan capaian kinerja sepanjang 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin (30/3/2026). Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menyampaikan langsung nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.
Dalam laporannya, Ardiansyah menegaskan bahwa dokumen LKPJ bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan potret menyeluruh atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk capaian pembangunan di tengah masa transisi perencanaan.
Dari sisi pendapatan, Pemkab Kutim mencatat realisasi sebesar Rp8,55 triliun atau 86,50 persen dari target. Sumbernya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer pemerintah pusat dan daerah, serta lain-lain pendapatan yang sah.
Menariknya, PAD justru melampaui target. Realisasinya mencapai Rp551,66 miliar atau 125,04 persen. Rinciannya meliputi pajak daerah Rp301,08 miliar, retribusi Rp137,41 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp7,52 miliar, serta lain-lain PAD yang sah Rp105,63 miliar.
Sementara itu, pendapatan transfer tercatat Rp7,92 triliun atau 84,56 persen dari target. Komponen terbesar berasal dari transfer pemerintah pusat sebesar Rp6,64 triliun, disusul transfer antar daerah Rp1,28 triliun. Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai Rp79,31 miliar.
Di sisi belanja, realisasi anggaran mencapai Rp8,58 triliun atau 85,91 persen. Belanja tersebut mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, hingga belanja transfer. Belanja operasi mendominasi dengan nilai Rp4,58 triliun, yang terdiri dari belanja pegawai Rp2,06 triliun, belanja barang dan jasa Rp2,36 triliun, serta belanja hibah Rp151,15 miliar.
Adapun belanja modal tercatat Rp2,92 triliun, dengan porsi terbesar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan, jaringan, dan irigasi sekitar Rp1,73 triliun. Sementara itu, pembiayaan daerah juga mencakup penerimaan dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp113,99 miliar serta penyertaan modal daerah sekitar Rp15 miliar.
Selain aspek keuangan, laporan tersebut juga memuat indikator makro pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kutai Timur pada 2025 tercatat 76,48 poin. Persentase penduduk miskin berada di angka 8,07 persen, tingkat pengangguran terbuka 6,20 persen, serta indeks gini di level 0,305 yang masih tergolong kesenjangan rendah.
Namun, pada sektor ekonomi, laju pertumbuhan mengalami perlambatan signifikan. Sepanjang 2025, ekonomi Kutai Timur hanya tumbuh sekitar 1,05 persen, turun tajam dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 9,82 persen.
Penurunan tersebut terutama dipengaruhi melambatnya sektor pertambangan yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Meski demikian, sektor non-pertambangan mulai menunjukkan geliat positif.
Aktivitas di sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, transportasi, hingga jasa lainnya tercatat mengalami peningkatan. Hal ini turut mendorong pergeseran struktur ekonomi Kutai Timur ke arah yang lebih beragam.
“Fenomena ini menjadi sinyal positif bagi upaya transformasi ekonomi daerah menuju struktur yang lebih tangguh dan berkelanjutan,” jelas Ardiansyah.
Secara keseluruhan, capaian kinerja pembangunan daerah mencapai 91,74 persen dan masuk kategori sangat tinggi berdasarkan indikator dalam RPJMD. Berbagai sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga lingkungan hidup juga menunjukkan tren perbaikan.
Melalui penyampaian LKPJ ini, pemerintah daerah berharap DPRD dapat memberikan masukan dan rekomendasi sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kutai Timur ke depan.
Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam
