JAKARTA — Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak sepenuhnya sejalan dengan sikap pemilih partai politik. Survei terbaru LSI Denny JA menunjukkan mayoritas pemilih partai-partai parlemen justru menolak mekanisme pilkada tidak langsung, meski elite partainya menyatakan dukungan terbuka.
Temuan ini tertuang dalam survei bertajuk “Apakah Mayoritas Publik Menerima atau Menolak Pilkada oleh DPRD” yang dilaksanakan pada 10–19 Oktober 2025. Survei tersebut menangkap adanya jurang persepsi antara sikap elite politik dan pandangan konstituen di tingkat akar rumput.
Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, menilai dukungan elite partai tidak otomatis mencerminkan kehendak pemilihnya. Dalam banyak kasus, preferensi pemilih justru berlawanan dengan sikap pimpinan partai.
“Secara mayoritas terlihat bahwa pemilih partai yang elite-elitennya menyatakan setuju pilkada lewat DPRD, justru di tingkat pemilih partainya menyatakan tidak setuju,” ujar Ardian saat memaparkan hasil survei di Jakarta, Rabu (7/1/2026).
Berdasarkan data survei, penolakan paling tinggi tercatat pada pemilih Partai NasDem. Sebanyak 95 persen responden pemilih NasDem menyatakan tidak setuju pilkada melalui DPRD, sementara hanya 2,5 persen yang menyatakan setuju.
Di kalangan pemilih Partai Gerindra, penolakan juga dominan. Sebanyak 74,5 persen responden menolak pilkada oleh DPRD, sementara 25 persen menyatakan setuju. Pada pemilih PDI Perjuangan, 56,3 persen menyatakan tidak setuju dan 37,5 persen setuju.
Pola serupa terlihat pada pemilih PKB, dengan 67,5 persen menolak dan 32,2 persen setuju. Di pemilih Partai Golkar, 58,3 persen menyatakan tidak setuju dan 33,3 persen setuju. Sementara itu, pemilih PKS mencatat penolakan sebesar 57,5 persen, dengan 37,5 persen menyatakan setuju.
Pemilih Partai Demokrat juga mayoritas menolak, dengan angka 57,1 persen tidak setuju dan 42,6 persen setuju. Berbeda dengan partai lain, pemilih PAN cenderung terbelah, masing-masing 47,5 persen menyatakan setuju dan tidak setuju.
“Jika seluruh pemilih partai peserta pemilu digabungkan, survei mencatat hanya 16 persen responden yang setuju pilkada lewat DPRD, sementara 72 persen menyatakan tidak setuju,” ungkap Ardian.
Di sisi lain, dinamika politik di parlemen justru bergerak berlawanan dengan preferensi pemilih. Sejumlah partai yang memiliki kursi di DPR RI telah menyampaikan sinyal dukungan terhadap pilkada melalui DPRD. Setidaknya enam partai tercatat mendukung wacana tersebut, yakni Golkar, Gerindra, PKB, PAN, NasDem, serta Partai Demokrat.
Sementara itu, PKS hingga kini belum menyampaikan sikap resmi. Adapun PDI Perjuangan secara tegas menyatakan penolakan dan tetap berpandangan bahwa pemilihan kepala daerah seharusnya dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui pemilu.
LSI Denny JA juga memotret sikap pemilih berdasarkan pilihan calon presiden pada Pemilu 2024. Hasilnya menunjukkan konsistensi penolakan lintas basis politik. Di kalangan pemilih Anies Baswedan, 60,9 persen menolak dan 34,8 persen setuju. Pada pemilih Ganjar Pranowo, penolakan mencapai 77,5 persen, dengan 22,2 persen setuju. Sementara pemilih Prabowo Subianto tercatat 67,1 persen menolak dan 29,2 persen setuju.
“Siapa pun pilihan capresnya, mayoritas pemilih tetap menolak pilkada lewat DPRD,” kata Ardian.
Survei ini melibatkan 1.200 responden yang dipilih menggunakan metode multistage random sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner, dengan margin of error sekitar 2,9 persen. (Fajri)
Editor: Agus S
