SAMARINDA – Di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur, fakta mengejutkan muncul: lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) justru menjadi kelompok penyumbang pengangguran tertinggi di daerah ini.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim menunjukkan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan SMK per Agustus 2025 mencapai 7,72 persen, tertinggi di antara semua jenjang pendidikan. Padahal, SMK sejatinya dirancang untuk mencetak tenaga kerja siap pakai.
Namun kenyataannya, banyak lulusan yang belum terserap industri meski pemerintah daerah tengah mendorong hilirisasi dan digitalisasi ekonomi.
“Dari setiap 100 orang angkatan kerja di Kaltim, masih ada sekitar lima sampai enam orang yang belum memiliki pekerjaan,” ungkap Kepala BPS Kaltim, Yusniar Juliana.
Secara keseluruhan, angka pengangguran di Kaltim tidak mengalami lonjakan tajam. BPS mencatat TPT sebesar 5,18 persen pada Agustus 2025, naik tipis 0,04 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, jumlah penduduk bekerja berkurang sekitar 6.700 orang, dengan total pekerja kini 1,96 juta orang.
Sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi kendaraan bermotor masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan porsi 19,05 persen atau sekitar 375 ribu orang. Sementara itu, sektor pengadaan listrik, gas, dan pengelolaan limbah menjadi yang terkecil, hanya 0,59 persen atau sekitar 11.500 pekerja.
Selain SMK, kelompok sarjana dan lulusan SMA juga mengalami peningkatan angka pengangguran. TPT sarjana naik 1,35 persen poin, sedangkan SMA naik 0,38 persen poin. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi tidak lagi menjadi jaminan utama untuk memperoleh pekerjaan di tengah perubahan industri yang semakin menuntut keahlian digital dan efisiensi tenaga kerja.
Sebaliknya, kelompok lulusan SD ke bawah mencatat TPT terendah, yakni 2,48 persen, dengan tren penurunan yang konsisten.
Menurut Yusniar, tantangan utama Kaltim saat ini bukan hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi menyeimbangkan kebutuhan industri dengan kemampuan tenaga kerja lokal.
“Perdagangan tumbuh cepat, tapi sektor industri dan energi belum maksimal menyerap tenaga kerja lokal,” ujarnya.
Ia menambahkan, kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan pendidikan vokasi agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan dunia industri (link and match). Banyak perusahaan kini beralih ke sistem otomatisasi dan efisiensi, sehingga tenaga kerja baru, terutama lulusan SMK, dituntut memiliki keterampilan yang lebih spesifik dan adaptif.
BPS juga mencatat peningkatan jumlah setengah pengangguran — pekerja yang belum sepenuhnya bekerja sesuai jam atau keahlian ideal. Angkanya naik dua tahun berturut-turut: 1,17 persen poin dari 2023 ke 2024, dan kembali naik 1,05 persen poin pada 2025.
Pada Agustus 2025, setengah pengangguran laki-laki tercatat 5,86 persen dan perempuan 5,29 persen, keduanya meningkat dari tahun sebelumnya.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa meski ekonomi Kaltim terus tumbuh, pasar kerja belum sepenuhnya pulih. Pemerintah daerah dihadapkan pada pekerjaan rumah besar: memastikan pendidikan vokasi seperti SMK benar-benar menghasilkan lulusan yang sesuai kebutuhan industri. Jika tidak, lulusan yang semestinya siap kerja justru akan terus terjebak dalam lingkaran pengangguran di tanah yang kaya sumber daya ini. (MK)
Editor: Agus S
