SANGATTA — Angka stunting masih berada di kisaran 26 persen atau setara dengan sekitar 11 ribu anak. Belum menunjukkan penurunan signifikan.
Pemerintah Kutim pun kembali menggelar rapat koordinasi pencegahan dan percepatan penurunan stunting.
Rapat koordinasi yang dikemas dalam agenda rembug stunting itu dipimpin langsung Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi dan berlangsung di Ruang Tempudau, Kantor Bupati Kutim, Selasa (16/12/2025). Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, hingga perwakilan perusahaan turut hadir dalam forum tersebut.
Di hadapan awak media, Mahyunadi menyampaikan target ambisius pemerintah daerah. Jika pemerintah pusat menargetkan penurunan stunting sebesar dua persen per tahun, Kutai Timur justru membidik penurunan hingga tiga persen per tahun. Target ini dinilai tidak ringan, mengingat tren penurunan stunting di daerah selama ini berjalan lambat.
“Sekarang stunting di Kutai Timur masih sekitar 26 persen dengan jumlah kurang lebih 11 ribu anak. Target kami, sebelum masa jabatan berakhir, angka ini bisa ditekan hingga di bawah 10 persen,” ujar Mahyunadi.
Namun, rembuk stunting yang kembali digelar ini memunculkan catatan kritis. Agenda diskusi masih didominasi pemaparan program dan target, sementara evaluasi atas kelemahan pelaksanaan kebijakan di lapangan belum dibuka secara menyeluruh. Persoalan klasik seperti ketepatan sasaran intervensi gizi, kualitas pendampingan keluarga berisiko stunting, hingga pengawasan lintas sektor belum mendapat penjelasan rinci.
Mahyunadi mengapresiasi keterlibatan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam mendukung upaya penurunan stunting. Meski demikian, ketergantungan pada CSR juga menjadi sorotan, mengingat penanganan stunting seharusnya menjadi tanggung jawab utama negara, bukan semata dibebankan pada sektor swasta.
Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur, Achmad Junaidi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini terlibat. Ia menegaskan bahwa keberhasilan menekan angka stunting tidak dapat dicapai tanpa kolaborasi nyata antar-OPD, pemerintah kecamatan, desa, serta pemangku kepentingan lainnya.
“Kerja bersama menjadi kunci. Tanpa kolaborasi yang kuat, target penurunan stunting akan sulit tercapai,” ujarnya.
Publik kini menunggu bukan sekadar rapat dan target, melainkan langkah konkret dan hasil terukur.
Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam
