Oleh: Agus Susanto
CEO Media Kaltim Network
Di tengah kondisi fiskal yang serba terbatas dan kebutuhan publik yang terus meluas, Kota Bontang membutuhkan pemimpin yang bukan hanya paham angka, tetapi juga berani mengambil posisi.
Pada pertemuan eksklusif bersama Wali Kota Bontang, dr. Hj. Neni Moerniaeni belum lama ini, saya kembali menangkap semangat lama yang tak pernah padam: semangat membenahi dari akar, membangun tanpa basa-basi, dan menegakkan prinsip efisiensi dalam setiap rupiah yang dikeluarkan negara.
Dalam obrolan panjang dan terbuka, Neni berbicara tegas soal loyalitas ASN, penghematan belanja seremonial, serta perlunya menempatkan kembali rakyat sebagai pusat dari seluruh program pembangunan.
“Masalah demokrasi itu sudah lima tahunan, sekarang saatnya move on. Loyalitas kita ke negara,” katanya membuka diskusi.
Pandangan ini bukan sekadar retorika. Ia sudah membuktikannya lewat kebijakan: memangkas anggaran bimtek yang tidak berdampak, menghentikan program orientasi lapangan yang hanya menghabiskan dana, dan menolak pengadaan yang tidak menyentuh kebutuhan rakyat.
Ia mencontohkan pelatihan-pelatihan sederhana tetapi berdampak besar: kursus barista, menjahit, atau sekolah memasak. “Kalau bisa sekolah satu bulan dan pulang jadi ahli, kenapa harus bimtek miliaran rupiah tanpa hasil?” katanya.
Ia bahkan menyebut angka—Rp10 juta per peserta bimtek, dibayarkan untuk kegiatan yang tidak mengubah apa pun. Bandingkan dengan pelatihan satu bulan di Bali atau Kediri yang hanya Rp4 juta, tetapi menghasilkan SDM siap kerja.
Dalam ruang kerjanya yang mulai tertata rapi, saat kami berbicara, ia menyampaikan satu kalimat yang kuat: “Sekarang bukan saatnya jalan-jalan. Ini saatnya kerja nyata,” tegasnya.
Pesan itu tak hanya diarahkan ke jajarannya, tetapi juga kepada semua pemegang anggaran. Neni juga terang-terangan mengkritik rendahnya SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kota Bontang yang justru di bawah Mahakam Ulu. Penyebabnya? Lagi-lagi birokrasi yang terlalu sibuk dengan pelatihan tetapi abai pada pelaporan dan implementasi.
Untuk itu, ia mendorong program berbasis kelurahan dan RT: “Tengok Tetangga”, sebuah inisiatif untuk menurunkan angka stunting dan kematian ibu.
Setiap ibu hamil akan dipantau, stiker informasi akan dipasang di rumah, dan RT akan menjadi bagian dari sistem pengawasan kesehatan masyarakat.
Ia juga menggagas subsidi Rp300 ribu per bulan untuk warga miskin, memastikan mereka bisa membeli beras dan telur setiap bulan. “Saya enggak mau tahu, itu amanat konstitusi. Negara wajib hadir,” tegasnya.
Tak berhenti di situ, Neni mendorong kebijakan yang memperkuat urban tourism, menata Masjid Terapung, membersihkan gedung-gedung kota, dan menyiapkan rencana jangka menengah yang berpihak pada estetika dan kenyamanan warga.
Ia juga mendorong pembentukan koperasi produksi untuk mengamankan suplai telur dan ayam—sejalan dengan program nasional ketahanan pangan.
Khusus untuk RT, ia bahkan sudah mematok anggaran hingga Rp200 juta per RT, dengan insentif yang terus ditingkatkan. Tetapi semuanya disertai syarat: harus terarah, terukur, dan bisa dipertanggungjawabkan.
“Saya enggak mau lagi urban farming yang gagal, harus ada hasil. UMKM juga harus punya produk yang jalan,” ujarnya.
Dari balik meja kerja di ruangannya, Neni memang tidak sedang beretorika. Ia mengatur ulang fondasi pemerintahan. Bukan hanya memoles permukaan, tetapi mengubah cara kerja dan cara berpikir birokrasi.
Kini saatnya semua elemen Kota Bontang bergerak dalam satu frekuensi: efisiensi, produktivitas, dan keberpihakan.
“Kita ini bukan di zona nyaman lagi. Kita sedang diuji, dan kota ini menunggu karya kita,” tutupnya. (*)
