SAMARINDA – Menjelang tahun 2026, Badan Komando Laskar Masyarakat Adat Dayak (BAKORMAD) Kalimantan Timur mempertegas arah gerak organisasi melalui pertemuan terbuka yang digelar di Samarinda, Selasa (30/12). Konsolidasi ini menjadi momentum penguatan internal sekaligus penegasan sikap BAKORMAD dalam mendukung agenda pembangunan strategis di Kalimantan Timur.
Pertemuan dipimpin langsung Panglima Wilayah BAKORMAD Kaltim, Effendi, S.H., M.Hum, yang akrab disapa Fendi Dayak. Dalam arahannya, ia menegaskan optimisme BAKORMAD menyongsong 2026 dengan tetap menjaga soliditas organisasi serta komitmen mendukung program-program pemerintah yang berpihak kepada masyarakat.
“Memasuki 2026, kami yakin pembangunan di berbagai sektor dapat berjalan dengan baik. BAKORMAD tetap solid dan siap menjadi bagian dari upaya bersama membangun Kalimantan Timur,” ujar Fendi Dayak.
Dalam forum tersebut, BAKORMAD Kaltim secara tegas menyatakan dukungan terhadap percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai proyek strategis nasional. BAKORMAD menilai pembangunan IKN harus membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur, terutama wilayah penyangga dan komunitas adat.
Selain IKN, BAKORMAD Kaltim juga menyatakan dukungan terhadap Program GratisPol yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Program ini dinilai sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan sosial, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan.
“GratisPol adalah program pro-rakyat. Kami siap mendukung sekaligus mengawal implementasinya agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Fendi Dayak di hadapan peserta pertemuan.
Pertemuan terbuka tersebut juga menjadi ruang dialog untuk membahas peran strategis BAKORMAD dalam pendampingan dan advokasi masyarakat adat. Sejumlah isu krusial dibahas, mulai dari konflik lahan, persoalan pertambangan, hingga problem hukum yang kerap dihadapi warga di tingkat akar rumput. BAKORMAD menegaskan pendekatan dialog dan musyawarah tetap menjadi prioritas utama sebelum menempuh jalur hukum.
Acara ini dihadiri Sekretaris Wilayah BAKORMAD Kaltim Simon Jaang, S.H., Kepala Pasukan BAKORMAD Kaltim Thomas Ngau, S.H., perwakilan BAKORMAD dari berbagai daerah, serta tokoh-tokoh adat se-Kalimantan Timur.
Sementara itu, Penasihat Bidang Ekonomi BAKORMAD Kaltim, Yohanes Ario Penangsang (YAP), menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan seiring percepatan pembangunan IKN. Ia menekankan bahwa pembangunan tidak boleh terpusat hanya di kawasan inti IKN, melainkan harus menyentuh wilayah pedalaman dan perbatasan Kalimantan Timur.
“Masih banyak daerah yang tertinggal dan membutuhkan perhatian serius, khususnya pembangunan jalan penghubung dan poros baru untuk memutus keterisolasian kampung dan desa,” ujar Ario.
Menurutnya, daerah seperti Mahakam Ulu dan Kutai Barat membutuhkan pembangunan infrastruktur dasar yang lebih masif agar tidak tertinggal dalam arus pembangunan nasional. Akses jalan yang memadai dinilai menjadi kunci utama penggerak ekonomi masyarakat pedalaman.
“Kalau akses jalan bagus, ekonomi pasti bergerak. Distribusi hasil pertanian, layanan kesehatan, pendidikan, hingga potensi wisata lokal bisa berkembang,” jelasnya.
Ario juga mengingatkan pentingnya perhatian terhadap wilayah hulu Sungai Mahakam yang selama ini berperan sebagai penyangga ekologi bagi daerah hilir seperti Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Samarinda, hingga Balikpapan.
“Jangan sampai masyarakat di hulu tertinggal, sementara dampak kerusakan lingkungan justru dirasakan masyarakat di hilir,” tegasnya.
Ia berharap perpindahan ibu kota benar-benar menjadi momentum pemerataan pembangunan. Dengan sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, pembangunan IKN diyakini dapat membawa perubahan nyata bagi seluruh wilayah Kalimantan Timur.
“Perpindahan ibu kota harus menghadirkan keadilan pembangunan. Tidak hanya kawasan IKN, tetapi juga daerah penyangga dan pedalaman agar benar-benar merasakan kehadiran negara,” pungkas Ario. (hnf)
Editor: Agus S
