SAMARINDA – Sekretaris Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Nurhadi Saputra, mengaku tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan pergantian direktur utama Bankaltimtara yang belakangan menjadi perhatian publik.
Ia menegaskan, selama berada di Komisi II yang membidangi sektor ekonomi, tidak pernah ada pembahasan resmi terkait percepatan pergantian pucuk pimpinan bank daerah tersebut.
“Jujur saja, selama saya berkecimpung di Komisi II, tidak pernah ada pembahasan soal pergantian direktur Bankaltimtara. Jadi meskipun saya sekretaris komisi, tidak pernah dilibatkan,” ujarnya, Jumat (27/3/2026).
Menurutnya, informasi yang diperoleh DPRD justru lebih banyak berasal dari pemberitaan media dan percakapan di ruang publik, bukan melalui jalur komunikasi resmi.
“Kami tahunya justru dari media, bahkan dari media sosial,” katanya.
Nurhadi menjelaskan bahwa mekanisme penentuan direktur utama Bankaltimtara berada dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang melibatkan seluruh pemegang saham, termasuk pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
“Bankaltimtara itu bukan hanya milik Kaltim. Ada daerah lain yang juga punya saham. Jadi tidak bisa ditentukan sepihak,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa proses penunjukan direksi harus melalui tahapan fit and proper test yang ketat dan tidak boleh sekadar formalitas administratif.
“Yang paling penting fit and proper test harus berjalan. Itu bukan formalitas. Harus betul-betul disepakati oleh para kepala daerah sebagai pemegang saham,” tegasnya.
Nurhadi juga memastikan DPRD tidak berada dalam forum pengambilan keputusan di RUPS. Peran legislatif, kata dia, hanya sebatas fungsi pengawasan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.
“Kami tidak dilibatkan dalam RUPS. DPRD hanya mengawasi, nanti setelah berjalan baru kami nilai,” ujarnya.
Terkait nama kandidat yang mencuat, seperti Romy Wijayanto dan Amri Mauraga, Nurhadi mengaku belum mengenal keduanya secara personal. Namun ia berharap siapapun yang terpilih benar-benar memiliki kapasitas profesional.
“Mudah-mudahan pilihan kepala daerah tidak salah. Yang penting jangan ada unsur kedekatan,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa posisi direksi bank daerah memiliki peran strategis dalam menopang ekonomi daerah, sehingga harus bebas dari kepentingan politik jangka pendek.
“Jangan sampai muncul gejolak hanya karena dianggap ada unsur kedekatan,” ucapnya.
Menurutnya, asal daerah kandidat bukan menjadi persoalan utama selama figur yang dipilih memiliki kemampuan dan komitmen membangun daerah.
“Kalau memang punya kapasitas, memenuhi kriteria, ya kenapa tidak. Yang penting mau membangun Kaltim,” tutupnya. (MK)
Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S
