SANGATTA – Sudah diresmikan sejak 19 September 2013, namun hingga kini Bandara Uyang Lahai belum benar-benar bisa berfungsi optimal. Masalah klasiknya belum berubah: landasan pacu masih berupa tanah.
Setiap kali hujan turun, aktivitas penerbangan langsung terhenti. Permukaan runway berubah licin dan berisiko bagi keselamatan pendaratan. Dampaknya, akses udara untuk wilayah pedalaman seperti Kongbeng, Muara Wahau, dan Telen ikut lumpuh.
Bandara yang mulai dibangun sejak 1976 itu sebenarnya digadang-gadang menjadi penghubung strategis kawasan pedalaman Kutai Timur (Kutim). Namun, setelah 12 tahun diresmikan, fasilitas dasarnya belum juga tuntas.
Dari total lahan sepanjang 2.300 meter, landasan yang terbangun baru sekitar 820 meter. Itu pun belum dilapisi aspal ataupun beton. Alhasil, hanya pesawat kecil berkapasitas delapan hingga sembilan penumpang yang bisa mendarat – itupun dengan catatan cuaca bersahabat.
Camat Kongbeng, Petrus Ivung, tak menampik kondisi tersebut sudah berlangsung lama. Ia menilai, pengerasan landasan menjadi solusi mendesak agar bandara tak lagi bergantung pada cuaca.
“Kalau landasan ini sudah dicor, saya yakin pasti tidak ada kendala,” tegas Petrus Ivung saat dikonfirmasi, Senin (2/3/2026).
Menurutnya, keberadaan bandara sangat dibutuhkan, bukan hanya oleh masyarakat pedalaman, tetapi juga perusahaan-perusahaan perkebunan di sekitar wilayah itu. Akses udara dinilai mampu memangkas waktu tempuh dan meningkatkan konektivitas ekonomi.
“Yang seharusnya ini bandara kita sudah dipakai, sudah dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan sekitar termasuk masyarakat di beberapa kecamatan,” ujarnya.
Tak hanya persoalan fisik, administrasi bandara juga belum sepenuhnya rampung. Dokumen Register Bandar Udara (RBU) belum selesai, sehingga bandara perintis tersebut belum masuk dalam sistem navigasi nasional secara penuh. Kondisi ini membuat operasionalnya belum maksimal.
Padahal, letaknya yang strategis membuat Uyang Lahai berpotensi menjadi simpul transportasi penting di kawasan pedalaman Kutim. Tanpa pengerasan landasan dan kelengkapan administrasi, potensi tersebut masih tertahan.
Pemerintah kecamatan mengaku terus berkoordinasi dengan Pemkab Kutim dan Kementerian Perhubungan untuk mempercepat pembangunan.
“Kita komunikasi dengan pihak kementerian, dan koordinasi dengan pihak Kabupaten Kutim juga. Kita akan bersama-sama,” pungkas Petrus.
Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam
