BONTANG – Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang, Raking meminta Wali Kota Bontang agar lebih memperhatikan UMKM di Kota Taman, sebutan Kota Bontang. Lantaran meningkatnya perekonomian di Bontang salahsatunya dipengaruhi kondisi UMKM nya.
Hal itu diungkapkan Raking saat Rapat Paripurna Penandatangan Nota Kesepakatan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2023 di Pendopo, Rujab Wali Kota, Jumat (18/8/2023).
Dikatakannya, saat ini APBD-P Bontang cukup besar mencapai Rp 2,6 Triliun. Karenanya ia meminta agar anggaran besar tersebut bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan perekonomian Bontang. Setidaknya bantuan dapat diberikan kepada para pelaku UMKM pemula.
Menurutnya, para pelaku UMKM pemula sangat membutuhkan bantuan pemerintah, khususnya dalam hal permodalan. Lantaran, permodalan dibutuhkan untuk mengembangkan usaha mereka.
“Tolong betul-betul dimaksimalkan untuk bantuan modal UMKM. Agar ekonomi kerakyatan di Bontang bisa meningkat, paling tidak di semester terakhir di tahun 2023 ini, sehingga Bontang menghasilkan peningkatan ekonomi,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Bontang menanggapi masukkan tersebut dengan mengatakan bahwa pihaknya tak bosan-bosannya terus mensosialisasikan kepada pelaku UMKM, bahwa industri migas di Bontang ini akan habis. Karenanya perlu transformasi agar tidak lagi berharap pada industri migas, namun beralih ke bidang lainnya seperti perdagangan.
“Kami terus sosialisasi ke masyarakat agar jangan lagi berpikir untuk mencari kerja, tapi mulai berpikir bagaimana menyediakan pekerjaan,” kata Basri.
Selain itu pihaknya juga sudah menjembatani para pelaku UMKM dengan perusahaan. Agar difasilitasi pelatihan-pelatihan hingga permodalan. Namun begitu menurutnya, upaya tersebut masih belum membuahkan hasil.
“Sudah difasilitasi bantuan modal tapi masih begitu-begitu aja. Belum ada peningkatan UMKM,” pungkasnya. (adv/al)
