BONTANG – Pemerintah Kota Bontang mengklaim angka kemiskinan di daerahnya berada di kisaran 3,21 persen atau sekitar 7.000 jiwa. Angka tersebut dinilai relatif rendah dan menunjukkan kondisi ekonomi masyarakat yang cukup baik.
Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris menyebut, capaian ini tidak terlepas dari meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk sektor UMKM, nelayan, dan pedagang.
Ia bahkan mengungkapkan, pemerintah tengah mencoba pendekatan baru dalam membaca kondisi sosial ekonomi masyarakat, dengan menggabungkan berbagai indikator di luar data formal.
“Kalau kita hitung dari pekerja, UMKM, nelayan, dan lainnya, ternyata banyak masyarakat yang sebenarnya sudah mandiri,” jelasnya.
Dari hasil penghitungan sementara, terdapat puluhan ribu warga yang masuk dalam kategori produktif dan memiliki penghasilan, termasuk pelaku usaha kecil yang meskipun belum sepenuhnya berkembang, sudah mampu menopang kehidupan mereka.
Ia juga menyinggung daya beli masyarakat yang dinilai cukup tinggi, dengan rata-rata mencapai sekitar Rp2 juta per bulan. Angka ini berada di atas standar kelompok ekonomi bawah yang berkisar antara Rp700 ribu hingga Rp900 ribu per bulan.
Meski demikian, pemerintah mengakui masih membutuhkan data yang lebih rinci untuk memastikan intervensi kebijakan tepat sasaran.
Data tersebut mencakup klasifikasi pekerjaan masyarakat, mulai dari aparatur sipil negara, pekerja swasta, pelaku UMKM, hingga sektor informal seperti nelayan dan pedagang.
“Kami butuh data yang lebih detail supaya bisa menentukan intervensi yang tepat dalam pengentasan kemiskinan,” katanya.
Melalui penguatan data dan integrasi dengan sistem digital seperti aplikasi Teman Naker, pemerintah berharap kebijakan ketenagakerjaan dan pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif ke depan.
“Kita ingin teman-teman yang ekonominya ke bawah bisa lebih diprioritaskan dalam aplikasi Teman Naker yang baru saja di launching oleh Disnaker,” tutupnya.
Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam
