SAMARINDA — Pemprov Kaltim mempercepat penyaluran Program Gratis Pendidikan Berkelanjutan (Gratispol) menyusul masih tersisanya anggaran sekitar Rp20 miliar yang belum tersalurkan hingga memasuki akhir tahun. Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Kaltim, Dasmiah, menegaskan percepatan ini penting dilakukan, terutama bagi mahasiswa perguruan tinggi swasta (PTS) yang masih menghadapi sejumlah kendala administrasi.
Menurut Dasmiah, salah satu hambatan utama adalah masih banyak mahasiswa yang belum mengisi link Gaspol, padahal data tersebut menjadi syarat wajib untuk proses pemadanan. Pemadanan ini diperlukan untuk memastikan penerima benar-benar warga Kaltim dan tidak sedang menerima beasiswa lain.
“Kami mengimbau seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk segera mendorong mahasiswanya mengisi link Gaspol. Ini penting untuk memadankan data apakah mahasiswa tersebut benar-benar warga Kaltim dan tidak menerima beasiswa lain,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa pemadanan data sangat krusial untuk mencegah kesalahan administrasi. Sebelumnya ditemukan beberapa pemohon yang ternyata bukan berasal dari Kaltim atau terindikasi menerima bantuan serupa dari program lain.
“Kalau tidak dipadankan, penerimanya bisa salah. Dan kalau ketahuan menerima ganda, bisa-bisa harus mengembalikan. Jadi langkah ini untuk mencegah masalah di kemudian hari,” tegas Dasmiah.
Pemprov Kaltim juga membentuk Satgas Percepatan Gaspol Pendidikan di setiap kampus guna memastikan proses penyaluran berjalan cepat dan akurat. Namun untuk PTS, kendala lain yang sering muncul justru berasal dari pihak kampus, seperti rekening mahasiswa yang tidak aktif sehingga menghambat proses transfer.
“Dari sisi pemerintah, dananya siap. Tapi ada kampus yang datanya belum lengkap atau rekening mahasiswa tidak aktif. Jadi ini sebenarnya kendala dari perguruan tinggi,” jelasnya.
Saat ini, hanya satu perguruan tinggi yang masih menyelesaikan perbaikan rekening mahasiswa. Pemprov menargetkan seluruh pencairan di PTS dapat dilakukan serentak sebagaimana penyaluran di perguruan tinggi negeri (PTN) yang sudah memasuki tahap 4 dan 5. Sementara itu, penyaluran Gratispol untuk guru telah diselesaikan sepenuhnya.
Program Gratispol Afirmasi, yang ditutup pada 18 November, juga mencatat animo besar dari kelompok sasaran berkriteria khusus seperti penyandang disabilitas, mahasiswa berprestasi tingkat internasional, dan mereka yang berasal dari desa sangat tertinggal. Namun belum ada kepastian apakah pendaftaran khusus ini akan dibuka kembali pada periode berikutnya.
Menjawab pertanyaan terkait kelanjutan program tahun depan, Dasmiah menegaskan bahwa Gubernur Kaltim telah memastikan anggaran Gaspol Pendidikan tetap dijamin pada tahun 2026.
“Untuk kepastian tahun depan, Pak Gubernur sudah menyampaikan bahwa anggaran Gaspol Pendidikan dijamin pada 2026. Jadi insyaallah tetap berlanjut,” pungkasnya. (MK)
Editor: Agus S
