BONTANG – Kenaikan harga beras di Kota Bontang yang kini menembus Rp17 ribu per kilogram, dinilai belum bisa diatasi hanya dengan kebijakan pasar murah. Menurut pengamat kebijakan Universitas Mulawarman, Saipul Bachtiar langkah tersebut bersifat sementara dan tidak menyentuh akar persoalan sesungguhnya.
Pengamat kebijakan menilai pasar murah yang digelar pemerintah kota memang bisa membantu masyarakat dalam jangka pendek, tetapi belum menjadi solusi untuk menekan harga beras secara berkelanjutan.
“Pasar murah itu ibarat memadamkan api, tapi tidak pada sumber kebakarannya. Hanya menyiram bagian luarnya saja, padam sebentar, nanti muncul lagi,” ujarnya saat dihubungi, Senin (6/10/2025).
Ia menjelaskan, permasalahan utama ada pada struktur pasokan beras di Kota Bontang yang bergantung pada daerah lain. Sebagai wilayah tanpa lahan pertanian luas, Bontang memang tidak bisa mencapai swasembada pangan, termasuk untuk kebutuhan beras.
“Selama masih impor beras dari luar, wajar kalau harga beras di Bontang tidak bisa dikendalikan sepenuhnya,” katanya.
Menurutnya, pemerintah kota perlu melakukan evaluasi serius terhadap kebijakan stabilisasi harga, bukan hanya melalui operasi pasar, tetapi juga lewat penguatan stok pangan daerah. “Kalau berani menentukan harga, ya harus siap punya stok sendiri. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi pasar,” tegasnya.
Terkait rencana Pemerintah Kota Bontang membangun gudang Bulog pada tahun depan, pengamat menilai langkah itu bisa menjadi awal yang baik, asalkan disertai strategi yang jelas dalam pengadaan dan distribusi beras.
“Ya, kita lihat nanti setelah sudah mulai digunakan. Apakah benar bisa menekan harga atau hanya jadi tempat penyimpanan saja,” pungkasnya.
Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam
