SAMARINDA – Pengamat politik Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menilai Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tidak akan mampu menjaga kualitas demokrasi jika bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat sipil. Menurutnya, untuk menghadang potensi lahirnya rezim otoriter dan tindakan represif aparat, Bawaslu harus menjalin kemitraan strategis dengan kelompok masyarakat yang kritis dan independen.
“Kalau berharap demokrasi bisa dipertahankan dengan baik, termasuk menghadang rezim yang otoriter dengan kekuasaan memaksa seperti militer dan polisi, mustahil jika kita hanya bertumpu pada teman-teman Bawaslu,” ujar Herdiansyah, yang akrab disapa Castro, Kamis (23/10/2025).
Ia menilai Bawaslu memiliki keterbatasan struktural dan sumber daya dalam menjalankan perannya. “Pertama, mereka punya problem hierarki. Kedua, problem sumber daya. Ketiga, mereka tidak terbiasa membaca watak kekuasaan dan cara kekuasaan bekerja dengan baik,” jelasnya.
Oleh karena itu, Castro mendorong agar Bawaslu aktif berdialog dan bekerja sama dengan masyarakat sipil untuk memperkuat fungsi pengawasan dan memperluas ruang partisipasi publik. “Bawaslu butuh bersenyawa dengan masyarakat sipil. Kalau berharap demokrasi elektoral tahun 2029 bisa bertahan dari tekanan kekuasaan, Bawaslu harus sering berdiskusi dengan masyarakat sipil,” tegasnya.
Namun, ia juga menegaskan bahwa kolaborasi saja tidak menjamin pemilu bebas dari penyimpangan. “Berkawan saja tidak menjamin, apalagi kalau Bawaslu bergerak sendiri,” ujarnya. Menurutnya, Bawaslu tidak boleh hanya terjebak pada urusan teknis, tetapi juga harus terlibat dalam mendorong substansi demokrasi.
“Kalau penyelenggara hanya fokus pada hal teknis, kapan demokrasi kita bisa matang? Bawaslu tidak hanya mengurus pelanggaran administratif, tapi memastikan demokrasi berjalan baik,” tambah Castro.
Ia juga menyoroti pentingnya peran Bawaslu dalam memahami akar masalah sosial dan ekonomi yang sering menjadi alasan masyarakat menerima politik uang. “Serangan fajar sering dinormalisasi karena alasan ekonomi. Bawaslu harus hadir dalam konteks itu, bukan hanya sebagai pengawas, tapi juga sebagai bagian dari solusi,” katanya.
Castro menegaskan perlunya pembentukan simpul-simpul masyarakat sipil yang solid untuk menghadapi kekuatan politik dan militer yang kian dominan. “Melawan militer dengan kekuatan kecil dan terpecah-pecah itu mustahil. Jadi yang realistis adalah menyatukan simpul-simpul kecil, menurunkan ego, dan menganggap kerja ini sebagai kerja bersama,” ucapnya.
Ia menutup pandangannya dengan mengingatkan bahwa ancaman kembalinya kekuatan militer ke panggung sipil harus diwaspadai sejak dini. “Fondasinya sudah disiapkan: revisi UU TNI, keterlibatan TNI dalam sektor-sektor sipil seperti food estate dan program MBG. Karena itu, penguatan demokrasi harus dimulai sekarang, bukan menjelang pemilu,” tegas Castro.
Menurutnya, hanya melalui kolaborasi antara Bawaslu dan masyarakat sipil, cita-cita membangun demokrasi yang berkeadilan dan berdaya tahan dapat diwujudkan. (MK)
Editor: Agus S
