SAMARINDA – Tingginya angka pemuda yang tidak bekerja, tidak bersekolah, dan tidak mengikuti pelatihan di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi sorotan serius. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim mencatat, hingga 2025, persentase kelompok usia 20–25 tahun yang masuk kategori tersebut mencapai 19,35 persen.
Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, M. Darlis Pattalongi, menilai pendidikan menjadi faktor kunci untuk memutus mata rantai pengangguran usia muda di daerah ini. Menurutnya, kualitas dan akses pendidikan sangat berpengaruh terhadap kemampuan angkatan muda dalam memasuki dunia kerja.
“Untuk keluar dari siklus pengangguran itu, faktor utamanya adalah bagaimana memajukan dunia pendidikan. Sekarang tingkat upaya pemerintah provinsi untuk meningkatkan lama sekolah di Kaltim itu sudah sangat konkret,” ujar Darlis saat diwawancarai, Jumat (9/1/2026), di Kompleks DPRD Kaltim, Samarinda.
Ia menyoroti pentingnya kebijakan pemerintah daerah dalam memastikan pendidikan tidak lagi menjadi barang mahal dan sulit diakses, terutama bagi masyarakat di wilayah pinggiran dan pedalaman. Darlis menyebut, salah satu langkah strategis yang diharapkan memberi dampak jangka panjang adalah program Gratispol melalui penggratisan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
“Program penggratisan UKT ini harus dilihat sebagai investasi jangka panjang. Dampaknya mungkin tidak langsung, tetapi ke depan akan sangat berpengaruh terhadap kualitas tenaga kerja dan penurunan angka pengangguran,” jelasnya.
Selain pendidikan tinggi, Darlis juga menekankan pemerataan pembangunan sekolah menengah atas (SMA) yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Menurutnya, selama ini masih terdapat daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap sekolah, sehingga memaksa siswa harus menempuh jarak jauh ke kawasan perkotaan.
“Sekolah tidak boleh lagi menjauh dari akses masyarakat. Melalui Dinas Pendidikan, sekarang kita banyak membangun SMA di daerah-daerah yang selama ini sulit menjangkau sekolah di kota,” lanjutnya.
Persoalan pengangguran usia muda ini juga menjadi relevan dengan janji kampanye Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, terkait penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan secara nasional. Namun, Darlis mengingatkan bahwa tanpa peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan, peluang kerja yang tersedia belum tentu dapat dimanfaatkan secara optimal oleh generasi muda di daerah.
“Lapangan kerja itu penting, tapi kesiapan SDM jauh lebih menentukan. Pendidikan adalah fondasi agar anak-anak muda kita bisa bersaing dan terserap di dunia kerja,” tegasnya.
Dengan angka pengangguran pemuda yang masih tergolong tinggi, DPRD Kaltim mendorong pemerintah daerah untuk terus memperkuat kebijakan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan ketenagakerjaan di Kaltim. (MK)
Editor: Agus S
