spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Pentingnya Data yang Akurat, Awinardi Minta Sinkronisasi Database Antar-OPD

BONTANG – Kurangnya kesesuaian data antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bontang menimbulkan kekhawatiran bagi anggota Komisi B DPRD Bontang, Awinardi.

Menurutnya, perbedaan data yang signifikan dapat menghambat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kinerja pemerintah secara keseluruhan.

Dalam rapat kerja bersama mitra di ruang rapat DPRD Bontang, Senin (21/10/2024), Awinardi meminta agar setiap OPD segera memperbaiki dan menyelaraskan database mereka.

“Yang harus dibenahi pertama kali adalah database, karena semua program dimulai dari sana,” tegas Awinardi, yang akrab disapa Awin.

Awin mencontohkan ketidaksesuaian data antara Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUMPP) dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Menurut DKUMPP, jumlah UMKM meningkat, tetapi Bapenda justru melaporkan adanya penurunan PAD. Hal ini, menurut Awin, mencerminkan adanya masalah mendasar dalam data yang dikelola OPD, yang harus segera dibenahi untuk mencegah kontradiksi dalam perumusan kebijakan.

“Jika data yang dihasilkan oleh satu OPD bertentangan dengan data OPD lain, maka tidak ada dasar yang kuat bagi kebijakan kita. Sinkronisasi data sangat penting agar kebijakan bisa efektif,” jelas Awin.

Baca Juga:  Dipercaya Partai, Rustam Kembali Duduki Komisi B DPRD Bontang

Ia juga menambahkan bahwa perbedaan hasil survei independen dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) sering kali menunjukkan ketidaksesuaian yang mencolok. Hal ini semakin menekankan pentingnya database yang akurat sebagai fondasi untuk mencapai tujuan bersama.

“Kolaborasi antar-mitra DPRD dengan lembaga terkait sangat dibutuhkan, terutama untuk menyepakati data yang kredibel sebagai dasar pengambilan kebijakan,” lanjut politisi PDI-P ini.

Sebagai informasi, PAD menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi Kota Bontang, yang berasal dari pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Beberapa kontribusi PAD juga berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti Perumda AUJ, serta Lain-Lain PAD yang sah, termasuk dana hibah dari Pemerintah Provinsi Kaltim.

Awinardi berharap, dengan adanya sinkronisasi data, seluruh program pemerintah akan berjalan lebih optimal dan efektif, sehingga target peningkatan PAD serta pembangunan di Bontang dapat tercapai. (adv)

Most Popular