SAMARINDA – Pengamat Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Mulawarman, Warsilan, menegaskan bahwa perawatan Sungai Mahakam seharusnya menjadi agenda wajib tahunan pemerintah. Ia mengingatkan, kelalaian dalam menjaga sungai utama Kalimantan Timur itu telah berdampak besar terhadap sektor ekonomi, ekologi, dan transportasi di Samarinda.
“Kalau muara dan badan Sungai Mahakam tidak dirawat secara rutin, kapal besar akan kesulitan masuk, sedimentasi meningkat, dan arus ekonomi ikut tersendat,” ujarnya.
Warsilan menuturkan, pada masa kejayaan industri kayu sekitar tahun 1990-an, Sungai Mahakam merupakan jalur vital penggerak ekonomi. Aktivitas kapal tongkang dan ponton yang membawa kayu log dari hulu ke hilir berlangsung tanpa henti. Namun sejak kebijakan pelarangan ekspor kayu diberlakukan, aktivitas kapal berangsur menurun.
“Sekarang memang masih ada kontainer, tapi kapal besar sulit masuk karena muara makin dangkal. Padahal, dulu Mahakam menjadi jalur utama yang menghubungkan Samarinda dengan Kukar, Kubar, hingga Mahulu,” tambahnya.
Ia menilai, perawatan muara dan jalur air mestinya dilakukan setiap tahun. Namun perubahan kebijakan kewenangan membuat hal itu kini terbengkalai. “Dulu pemerintah provinsi punya program seperti ABBN yang bisa membantu subsidi perawatan. Sekarang kewenangan terbatas, hanya bisa melobi Kementerian Perhubungan, dan belum tentu direspons cepat,” jelasnya.
Warsilan juga menyoroti bahwa kelalaian ini bukan hanya soal transportasi, tetapi juga memperparah risiko banjir di Samarinda. Sedimentasi yang menumpuk di muara membuat aliran air dari hulu terhambat. “Kalau muara tersumbat, air dari Kubar, Kukar, hingga Samarinda tidak punya ruang mengalir keluar. Ditambah pasang laut, banjir pun tak terhindarkan,” terangnya.
Menurutnya, Sungai Mahakam bukan sekadar jalur air, melainkan bagian dari sistem kehidupan Kalimantan Timur. “Kita bicara Mahakam bukan hanya soal banjir, tapi soal konektivitas regional, transportasi logistik, dan warisan ekonomi masyarakat sungai,” katanya.
Ia juga menilai lemahnya koordinasi antara pemerintah kota dan provinsi memperburuk situasi. Gubernur menekankan revitalisasi DAS Mahakam, sementara Pemkot Samarinda fokus pada penanganan genangan di perkotaan. “Keduanya penting, tapi seharusnya jalan bersama. Kalau hanya separuh yang ditangani, dampaknya tak akan signifikan,” ucapnya.
Warsilan menutup dengan peringatan keras agar pemerintah segera melakukan tindakan nyata. “Mahakam itu denyut nadi Kalimantan Timur. Dulu dia menghidupi industri kayu, sekarang mestinya bisa menopang ekonomi hijau. Tapi tanpa perawatan tahunan yang terencana, kita justru sedang membiarkan sungai itu mati perlahan,” pungkasnya. (MK)
Editor: Agus S.
