BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan, kemajuan kota tidak diukur dari gedung pencakar langit, melainkan dari bagaimana ia memperlakukan warganya yang paling rentan. Hal itu ia sampaika saat menghadiri Puncak Peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 HAKTP) dan Hari Disabilitas Internasional (HDI) Tahun 2025 beberapa waktu lalu.
“Ketika perempuan dihargai dan penyandang disabilitas diberikan ruang untuk tumbuh, maka sesungguhnya kota ini sedang bergerak menuju kemajuan,” ujar Wali Kota Neni, disambut anggukan setuju dari para hadirin.
Namun, di balik perayaan inklusivitas tersebut, terselip data yang menjadi “alarm” bagi kita semua. Kepala DP3AKB, Eddy Foreswanto, membuka fakta bahwa grafik kasus kekerasan di Bontang masih fluktuatif. Setelah sempat turun di 2023, angka kasus kembali naik menjadi 140 pada 2024, dan tercatat 88 kasus hingga Oktober 2025.
Menanggapi hal ini, Wali Kota Neni menyoroti tantangan baru di era digital. Mengutip survei PIK-R 2025, sebanyak 56,9 persen remaja mengalami tekanan psikis akibat konten berisiko.
“Orang tua adalah madrasah pertama. Kualitas kebersamaan dan pemahaman literasi digital di rumah adalah benteng utama untuk melindungi anak dari risiko kekerasan, baik di dunia nyata maupun daring,” pesannya mengingatkan peran keluarga.
Acara ini bukan sekadar seremonial. Komitmen pemerintah dipertegas dengan rencana penandatanganan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan peluncuran semangat “SAKTI” (Stop menyakiti, Awasi, Kasih empati, Teguhkan hati, dan Inovasi digital).
Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam
