NUSANTARA — Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menegaskan komitmennya membangun Kota Nusantara dengan pendekatan berbasis data melalui sosialisasi hasil Pendataan Penduduk Ibu Kota Nusantara (PPIKN) 2025. Data tersebut resmi dibuka dan disampaikan kepada pemerintah provinsi serta kabupaten/kota di Kalimantan Timur sebagai dasar perencanaan kebijakan pembangunan ke depan.
Sosialisasi yang digelar di Kantor Kemenko 1 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Senin (22/12/2025), diikuti sekitar 250 peserta lintas instansi. Peserta terdiri dari perwakilan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, tujuh camat, serta perwakilan 53 desa dan kelurahan yang masuk wilayah delineasi IKN.
Forum ini digelar untuk memastikan seluruh kebijakan pembangunan di kawasan IKN dan sekitarnya disusun secara tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan dengan menjadikan data sebagai pijakan utama.
Berdasarkan hasil PPIKN 2025 yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk di wilayah IKN tercatat sebanyak 147.427 jiwa. Komposisinya relatif seimbang, dengan 51 persen penduduk laki-laki dan 49 persen perempuan.
Dari sisi struktur demografi, penduduk IKN didominasi kelompok usia produktif. Sebanyak 27 persen merupakan generasi Z, disusul generasi milenial sebesar 23 persen. Selain itu, sekitar 41 persen penduduk IKN tercatat sebagai penduduk migran.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI, Ateng Hartono, menilai komposisi tersebut menjadi modal penting bagi pembangunan jangka panjang IKN, terutama dalam merancang kebijakan ketenagakerjaan, pendidikan, dan layanan publik.
“Pada tahun 2025, setengah dari penduduk IKN merupakan generasi X dan milenial. Ini menunjukkan potensi besar sumber daya manusia usia produktif yang harus dikelola dengan perencanaan matang dan berbasis data,” ujar Ateng.
Sementara itu, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita Ibu Kota Nusantara, Agung Indrajit, menekankan bahwa keterbukaan data harus diiringi dengan kemampuan dan integritas dalam pemanfaatannya.
“Mari kita terus belajar menggunakan data ini dengan cara yang benar dan berintegritas. Kita ingin menunjukkan kepada Indonesia dan dunia bahwa Indonesia mampu membangun kota modern yang benar-benar berbasis data,” tegas Agung.
Menurutnya, PPIKN bukan sekadar data statistik, melainkan fondasi penting dalam merumuskan kebijakan lintas sektor, mulai dari perencanaan infrastruktur, pelayanan dasar, hingga pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan IKN.
Sosialisasi ini juga dirancang sebagai ruang dialog antar pemangku kepentingan, agar data PPIKN dapat dimanfaatkan secara optimal hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Dengan demikian, sinergi pembangunan dapat terbangun secara berjenjang dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintahan desa.
Sebagai informasi, peserta sosialisasi berasal dari Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, BPS, P2KB, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, para camat, serta perwakilan 53 desa di wilayah delineasi IKN.
Hadir sebagai narasumber antara lain Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI, perwakilan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, serta jajaran pimpinan Otorita IKN. (riz)
Editor: Agus S.
