JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memastikan dana hasil pengembalian kerugian negara senilai Rp13,25 triliun dari kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.
Dalam sambutannya di Gedung Utama Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin (20/10/2025), Presiden menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung atas keberhasilan menuntaskan kasus besar tersebut. Menurutnya, capaian itu menjadi momentum penting untuk mengubah hasil penegakan hukum menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Rp13 triliun ini kita bisa gunakan untuk memperbaiki lebih dari 8.000 sekolah. Kalau untuk kampung nelayan, dengan anggaran Rp22 miliar per kampung, kita bisa bangun 600 kampung nelayan lengkap dengan fasilitas modern yang selama 80 tahun Republik berdiri belum pernah diperhatikan negara,” ujar Prabowo.
Presiden menjelaskan, pembangunan desa nelayan modern menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Targetnya, hingga akhir 2026 akan dibangun 1.100 desa nelayan di seluruh Indonesia.
“Kita membangun desa-desa nelayan dengan fasilitas modern. Setiap desa anggarannya Rp22 miliar. Jadi Rp13 triliun ini berarti bisa membangun 600 kampung nelayan,” lanjutnya.
Prabowo menegaskan bahwa korupsi di sektor sumber daya alam merupakan bentuk pengkhianatan terhadap bangsa. Ia menilai tindakan tersebut merugikan negara dalam jumlah besar dan menghambat kesejahteraan rakyat.
Presiden juga menyoroti praktik tambang ilegal, penyelundupan, under invoicing, over invoicing, dan miss invoicing yang selama ini merugikan negara ratusan triliun rupiah setiap tahun.
“Kerugian dari penyelundupan timah di Bangka Belitung saja diperkirakan mencapai Rp40 triliun per tahun dan sudah terjadi hampir 20 tahun. Kalau dihitung, total kerugian negara bisa mencapai Rp800 triliun,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus menindak tegas praktik ilegal di sektor ekonomi dengan melibatkan berbagai lembaga seperti Satgas Penertiban Kawasan Hutan, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, dan Bea Cukai.
“Kita tidak akan biarkan kekayaan bangsa dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Negara ini berdiri untuk menyejahterakan rakyat, bukan memperkaya segelintir orang,” tegas Prabowo.
Presiden berharap keberhasilan pengembalian dana hasil korupsi CPO menjadi simbol kebangkitan penegakan hukum dan komitmen pemerintah dalam mengelola aset negara secara transparan dan berkeadilan.
Pewarta: Fajri
Editor: Agus S
