Oleh:
Guspiyanti
Aktivis Muslimah
Pemkot Bontang kembali menorehkan prestasi di bidang kesehatan. Kota Taman meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) kategori Utama tingkat nasional. Penghargaan itu diberikan karena tingginya cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di Bontang.
Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Bontang, Bachtiar Mabe mengatakan penghargaan UHC kategori utama merupakan pengakuan atas komitmen pemerintah daerah, dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Salah satu penilaiannya dilihat dari cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan. Untuk Bontang, cakupan sudah di atas 95 persen. (Kaltimpost.com)
Penghargaan UHC Kota Taman sejalan dengan komitmen Kalimantan Timur dalam menjamin akses kesehatan bagi masyarakat yang kembali mendapat pengakuan nasional. Sebanyak 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur menerima Universal Health Coverage (UHC) Awards dalam acara Deklarasi dan Pencanangan UHC yang digelar di Ballroom JIEXPO Kemayoran Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Kegiatan ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang dinilai memiliki komitmen kuat dalam mendukung penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta mewujudkan cakupan kesehatan yang merata bagi masyarakat.
Universal Health Coverage merupakan pilar penting pembangunan sumber daya manusia, dengan peran pemerintah daerah sebagai kunci utama keberhasilannya. UHC Awards diberikan kepada daerah yang menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). (Portal Kaltim)
Problem utama kesehatan bukan dari cakupan 100% kepesertaan BPJS Kesehatan. Letak problemnya pada situasi infrastruktur dan tenaga kesehatan saat ini memang menghadapi tantangan serius, terutama terkait ketimpangan distribusi dan jumlah yang belum ideal dibandingkan jumlah penduduk.
Dengan jumlah penduduk sekitar 190 ribu jiwa, Kota Bontang idealnya memiliki sedikitnya 190 dokter umum. Standar tersebut mengacu pada ketentuan Kementerian Kesehatan yang menetapkan rasio satu dokter untuk seribu penduduk. Hingga kini, kondisi di lapangan belum memenuhi angka ideal tersebut.
Akibatnya, beban kerja tenaga medis semakin berat. Antrean pasien di sejumlah fasilitas kesehatan menjadi lebih panjang, sementara kualitas pelayanan belum sepenuhnya optimal. Tolak ukur jika tingginya capaian kepesertaan BPJS atau JKN tentu tidak ideal sebagai kota prestasi di bidang kesehatan. Bidang kesehatan perlu pembenahan apalagi layanan BPJS.
Jaminan Kesehatan Rakyat
Islam memposisikan kesehatan sebagai kebutuhan dasar. Rasulullah saw. juga bersabda, “Barang siapa bangun di pagi hari dalam keadaan merasakan aman pada dirinya, sehat badannya, dan ia memiliki makanan untuk hari itu maka seolah-olah seluruh dunia dikuasakan kepadanya.” (HR Tirmidzi).
Pemimpin di dalam Islam wajib menjadi raa’in (pengurus) terhadap urusan rakyat. Negara wajib memastikan tiap-tiap individu rakyat mendapatkan layanan kesehatan. Tidak boleh ada rakyat yang terabaikan kesehatannya.
Negara akan memastikan kesehatan rakyat terpenuhi dalam aspek tenaga kesehatan, yaitu meliputi kecukupan jumlahnya, sebaran yang merata, kualitasnya harus sesuai standar, dan ketersediaan pendidikan yang mencetak tenaga kesehatan yang berkualitas secara gratis, sehingga bisa dijangkau oleh semua orang.
Negara juga memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan dengan jumlah yang mencukupi di semua jenjang (primer, sekunder, dan tersier), kelengkapan alat kesehatan, dan ketersediaan obat untuk semua jenis penyakit yang diproduksi oleh industri farmasi dalam negeri. Jika diperlukan, negara akan menyediakan rumah sakit keliling dan kapal rumah sakit untuk melayani rakyat di daerah pelosok dan terpencil.
Semua rakyat, baik kaya ataupun miskin, muslim ataupun kafir, berhak menikmati layanan kesehatan gratis dengan kualitas layanan terbaik. Di rumah sakit, setiap pasien diterima dan mendapatkan layanan kesehatan, termasuk fasilitas kamar, baju ganti, makanan, dan obat.
Semua layanan tersebut disediakan negara secara gratis. Sumber pendanaannya dari baitulmal, terutama dari pos kepemilikan umum yang di antaranya meliputi hutan, laut, sungai, dan berbagai tambang. Negara mengelola pos ini secara amanah sesuai syariat Islam, dan mengembalikan hasilnya untuk kemaslahatan rakyat, termasuk untuk penyediaan layanan kesehatan gratis. Dengan demikian, kesehatan untuk semua rakyat akan terwujud nyata dalam sistem Islam (Khilafah).
Prestasi Gemilang Khalifah dalam Kesehatan
Sejarah peradaban Islam mencatat, bahwa layanan kesehatan pada masa Khilafah luar biasa gemilang. Para khalifah membangun bimaristan (rumah sakit) dan terus-menerus menyempurnakannya. Salah satunya adalah Bimaristan Al-Mansouri yang dibangun di Kairo, Mesir pada 1248 M dengan 8.000 tempat tidur dan banyak bangsal khusus. Rumah sakit ini dilengkapi fasilitas ruang salat untuk pasien. Penerimaan pasien tidak memandang ras, warna kulit, atau agama. Tidak ada batasan waktu untuk rawat inap, pasien tetap di rumah sakit sampai benar-benar sembuh. Pasien yang pulang diberi satu set pakaian baru dan uang saku.
Di Bagdad ada Rumah Sakit Al-Adhdi. Pengobatannya gratis untuk seluruh penduduk. Pasien mendapatkan perhatian yang istimewa di rumah sakit dengan mendapatkan pakaian baru yang bersih, berbagai macam gizi, obat-obat sesuai keperluan, dan setelah sembuh, pasien diberi biaya transportasi agar dapat kembali ke negerinya.
Semua ini menggambarkan tanggung jawab pemimpin terhadap urusan kesehatan rakyat. Negara menjamin penuh kesehatan sehingga terwujudlah kesehatan untuk seluruh rakyat.
Wallahu’alam bish-shawab
