SANGATTA — Pemerintah Kutai Timur (Kutim) resmi meluncurkan Rencana Aksi Daerah (RAD) Strategi Anti Anak Tidak Sekolah (SITISEK) 2025 sebagai langkah cepat menangani tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di daerah tersebut.
Program ini menargetkan seluruh anak yang tercatat tidak bersekolah, dapat kembali mengakses pendidikan formal dalam beberapa tahun ke depan.
Data Pusdatin Kemendikbudristek per Maret 2025 mencatat 13.411 anak di Kutim berstatus ATS, menjadikan daerah ini memiliki angka tertinggi di Kalimantan Timur. Dari jumlah tersebut, 9.945 anak belum pernah bersekolah, 1.996 anak putus sekolah, dan 1.470 anak tidak melanjutkan pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim, Mulyono, menyebut berbagai faktor menjadi penyebab tingginya angka ATS, mulai dari ekonomi keluarga, keterbatasan akses pendidikan, perkawinan usia dini, hingga fenomena pekerja anak di sektor perkebunan dan pertambangan.
“Angka ATS kita tertinggi di Kaltim. Karena itu pemerintah harus bergerak cepat dan terarah untuk mengatasinya,” ujarnya usqi peluncuran SITISEK, Jum’at (21/11/2025).
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas akses pendidikan. Ia menyatakan bahwa fasilitas pendidikan yang telah disediakan pemerintah seharusnya menghilangkan alasan bagi orang tua untuk tidak menyekolahkan anaknya.
“Tidak ada alasan untuk tidak sekolah. Pemerintah sudah menyiapkan fasilitasnya,” tegasnya.
Pemkab Kutim juga menyiapkan kemungkinan penerapan sanksi bagi orang tua yang membiarkan anak tidak bersekolah. Selain itu, penguatan pendidikan anak usia dini (PAUD) akan menjadi salah satu fokus utama guna memastikan dasar pendidikan anak lebih kuat.
Penyusunan SITISEK dilakukan melalui kerja sama dengan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) untuk memastikan strategi penanganan ATS tersusun secara komprehensif dan berbasis data.
Sebagai dukungan implementasi program, pemerintah mengalokasikan lebih dari 20 persen APBD ke sektor pendidikan. Program yang telah berjalan meliputi bantuan seragam, buku, perlengkapan sekolah gratis, penyediaan BOPDA dan BOSDA, beasiswa untuk lebih dari 20 persen siswa SD–SMP, perbaikan infrastruktur sekolah, serta peningkatan insentif tenaga pendidik.
Peluncuran SITISEK menjadi langkah awal Pemkab Kutim dalam menurunkan angka ATS secara signifikan dan memastikan setiap anak di Kutai Timur kembali mendapatkan hak pendidikannya.
Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam
