SAMARINDA — Program Gratispol milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur resmi berjalan. Pada tahun akademik 2025–2026, sebanyak 21.903 mahasiswa baru di Kalimantan Timur mendapatkan pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk semester pertama.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, memastikan realisasi pembebasan UKT tersebut telah sesuai dengan perencanaan dan penganggaran melalui APBD Perubahan 2025. Program ini menjadi bagian dari kebijakan strategis Pemprov Kaltim untuk memperluas akses pendidikan tinggi.
“Alhamdulillah, salah satu program Gratispol, yakni gratis biaya kuliah, sudah terealisasi. Sebanyak 21.903 mahasiswa baru di Kaltim mendapatkan pembebasan UKT semester satu,” ujar Faisal.
Pemprov Kaltim, kata Faisal, tidak berhenti pada pembebasan UKT bagi mahasiswa baru. Pada tahun anggaran 2026, cakupan program Gratispol akan diperluas secara signifikan melalui APBD 2026.
Bantuan pendidikan akan diberikan kepada mahasiswa semester satu hingga semester delapan, baik yang kuliah di perguruan tinggi wilayah Kaltim maupun melalui skema kerja sama dengan perguruan tinggi di luar daerah. Total penerima diperkirakan mencapai sekitar 124 ribu mahasiswa, mencakup jenjang S1, S2, hingga S3.
“Untuk 2026, jumlah penerima akan jauh lebih banyak karena program berlaku bagi mahasiswa semester satu sampai delapan yang memenuhi ketentuan,” jelas Faisal.
Secara teknis, bantuan Gratispol diberikan selama delapan semester untuk Sarjana (S1), empat semester untuk Magister (S2), dan enam semester untuk Doktoral (S3). Namun, seluruh calon penerima wajib mendaftar secara mandiri melalui laman resmi https://pendidikan.gratispol.kaltimprov.go.id
.
Selain pendaftaran, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain memiliki KTP Kalimantan Timur, berdomisili minimal tiga tahun, serta tidak sedang menerima beasiswa lain.
“Tidak boleh beasiswa ganda. Dan yang paling penting, wajib mendaftar. Tanpa data pendaftaran, panitia tidak bisa melakukan verifikasi,” tegas Faisal.
Program Gratispol menjadi salah satu instrumen utama Pemprov Kaltim dalam memastikan akses pendidikan tinggi yang lebih adil dan merata, sekaligus menekan beban ekonomi keluarga mahasiswa di seluruh wilayah Benua Etam. (MK)
Editor: Agus S
