SAMARINDA — Pemprov Kaltim mencatat progres positif dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Hingga pertengahan Desember, tingkat serapan anggaran telah menembus angka 83 persen, dengan realisasi keuangan daerah berada di kisaran 75 persen dari total pagu anggaran.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, menjelaskan capaian tersebut masih bersifat dinamis karena proses pembayaran sejumlah paket kegiatan masih berlangsung hingga akhir Desember 2025.
“Kita masih terus melakukan proses pembayaran paket kegiatan sampai dengan 31 Desember 2025, sehingga realisasi angka serapan akan terus bertambah sampai tutup buku akhir tahun,” ujar Sri Wahyuni saat ditemui di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (16/12/2025).
Ia mengungkapkan, APBD Kaltim 2025 sebelumnya telah mengalami penyesuaian melalui mekanisme APBD Perubahan. Dari semula sebesar Rp21 triliun, anggaran meningkat menjadi Rp21,74 triliun setelah pembahasan bersama DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
Menurut Sri Wahyuni, data realisasi yang saat ini disampaikan masih berupa laporan mingguan dan bersifat tentatif. Angka final baru akan diketahui setelah seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menyelesaikan kewajiban administrasi dan pelaporan keuangan.
“Angka pastinya nanti akan kami sampaikan setelah seluruh OPD menyelesaikan administrasi dan laporan akhir,” katanya.
Terkait sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa/silva), Pemprov Kaltim terus berupaya menekan agar nilainya tetap minimal. Namun, Sri Wahyuni mengakui sejumlah faktor teknis masih berpotensi menyisakan silva, seperti pembatalan kegiatan, efisiensi belanja, serta sisa hasil lelang.
“Karena ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dan efisiensi yang terjadi, memang kita akan menyisakan silva. Tapi besarannya belum bisa dipastikan sekarang,” tambahnya.
Dengan total anggaran Rp21,74 triliun dalam APBD Perubahan 2025, Pemprov Kaltim menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga prioritas pembangunan dan pelayanan publik di tengah dinamika fiskal. Anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai program strategis daerah yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Sri Wahyuni juga menekankan pentingnya koordinasi antara OPD dan DPRD dalam mempercepat proses penyerapan anggaran. Dengan sinergi tersebut, Pemprov Kaltim optimistis realisasi APBD hingga akhir tahun dapat mendekati, bahkan mencapai target yang telah ditetapkan. (hnf)
Editor: Agus S
