TENGGARONG — Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kutai Kartanegara (Kukar), Rendi Solihin, menegaskan pihaknya tidak merasa khawatir apabila sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke depan berubah dan dilakukan melalui DPRD.
Pernyataan tersebut disampaikan Rendi untuk merespons kembali menguatnya wacana pengembalian Pilkada ke sistem tertutup, menyusul dorongan sejumlah elite partai politik, termasuk Partai Golkar dan beberapa partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.
Saat ini, Pilkada masih dilaksanakan dengan sistem terbuka, di mana masyarakat memilih langsung kepala daerah melalui Tempat Pemungutan Suara (TPS). Namun menurut Rendi, apa pun bentuk sistem yang diputuskan nantinya merupakan hasil mekanisme politik di tingkat pusat.
“Di DPR itu keputusan diambil secara kolektif-kolegial. Tidak bisa satu partai saja yang menentukan. Kalau suara terbanyak mendukung, ya seyogianya yang lain mengikuti,” ujar Rendi, Kamis (8/1/2025).
Ia menjelaskan, sikap politik PDI Perjuangan yang saat ini tidak mendukung Pilkada melalui DPRD tetap berada dalam koridor dinamika pembahasan nasional. Setiap keputusan yang diambil, kata dia, merupakan hasil kompromi antarfraksi di parlemen.
“Kalau pada akhirnya 70 sampai 80 persen fraksi mendukung Pilkada dipilih DPRD, saya yakin PDI Perjuangan juga akan mengikuti. Tidak mungkin tidak, karena yang didengar bukan satu partai, tapi seluruh fraksi,” jelasnya.
Meski demikian, Rendi menegaskan bahwa di tingkat daerah, khususnya di Kutai Kartanegara, PDI Perjuangan tidak merasa terancam dengan skema Pilkada melalui DPRD. Dengan kekuatan politik yang ada, partainya tetap optimistis menghadapi berbagai kemungkinan.
“Di Kukar kami tidak terlalu khawatir. PDI Perjuangan punya 16 kursi. Kalau misalnya Pilkada dipilih DPRD, kami hanya perlu membangun koalisi dan sinergi dengan teman-teman fraksi lain. Insya Allah,” katanya.
Rendi menilai perdebatan mengenai sistem Pilkada merupakan bagian dari dinamika politik nasional yang wajar. Namun ia mengingatkan agar setiap keputusan yang diambil tetap berpijak pada kepentingan masyarakat luas serta menjaga stabilitas pemerintahan daerah.
Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Agus S.
