BONTANG – Keputusan RSUD Taman Husada tak memperpanjang kontrak kerja puluhan tenaga honorer menimbulkan komentar beragam dari anggota DPRD Bontang. Wakil Ketua II DPRD Bontang, Agus Haris menyampaikan, kebijakan itu dianggap mencetak banyak pengangguran baru di Kota Taman.
Agus mengatakan, dampak pemecatan itu tak hanya dirasakan pegawai honorer yang dipecat, tetapi juga sampai keluarga mereka. “Kalau mereka tidak cakap di posisinya, semestinya dibina. Bukan dipecat. Tugas pemerintah harus mengayomi masyarakat,” tutur politisi Gerindra tersebut.
Anggota DPRD lainnya, Bakhtiar Wakkang menambahkan, bila pegawai tersebut dinilai tidak cakap, seharusnya RSUD Taman Husada berkoordinasi dengan sekretaris daerah (sekda) untuk didistribusikan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain. Bukan justru memecat tanpa alasan jelas.
“Kalaupun ada kesalahan kasih surat peringatan telebih dahulu,” sebutnya.
Politisi Nasdem itu sepakat, bila adanya penambahan tenaga honorer baru di masa kepemimpinan pemkot yang baru. Sebab hal itu merupakan hak preogatif kepala daerah. Namun jangan sampai ada kebijakan pengurangan yang dapat mencederai orang lain.
“Pemerintah harus memberi contoh yang baik. Penting menurut saya kepala daerah membuatkan rumusan terkait keberadaan mereka (honorer). Bagaimana kita (pemkot) mau berbicara tentang tenaga kerja di perusahaan, sementara di bawah lingkup kita sendiri, kita menganiaya mereka,” tandasnya. (bms)
