BONTANG – Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam mengingatkan Pemkot Bontang agar mempersiapkan diri mengatur strategi pengelolaan daerah pasca migas. Lantaran tak lama lagi PT Badak LNG akan tutup.
Dijelaskan Rustam, suka atau tidak suka kita harus menerima kondisi ini, bahwa PT Badak LNG akan tutup sebentar lagi. Disamping itu kita juga belum mendapatkan gambaran akan diganti apa perusahaan itu oleh PT Pertamina nantinya.
Permasalahannya adalah pemasukan terbesar Bontang sampai saat ini masih mengandalkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari migas tersebut. Apabila PT Badak sudah tidak ada maka Bontang tidak akan mendapatkan DBH lagi.
“Kekuatan fiskal kita saat ini hanya di angka 12 persen. Seharusnya sudah naik 21 persen kalau mau aman. kita ketergantungan dengan DBH, kalau DBH habis gimana?,” ujarnya.
Saat ditanya bagaimana dengan PT Pupuk Kaltim? Politisi Partai Golkar tersebut mengatakan, bahwa PKT tidak bisa memberikan DBH karena bukan termasuk migas. Pemkot Bontang hanya mendapatkan pembayaran dari pajak PBB saja.
“Dari pajak PBB saja yang bisa kita ambil. Yang kita butuhkan dari PKT hanya multuplier effecknya saja untuk masyarakat. Seperti misalnya tenaga kerja dan sebagainya,” imbuhnya.
Karena itu dirinya menyarankan ke pemerintah daerah agar lebih fokus lagi pada strategi mengelola daerah pasca migas. Jangan sampai memandang sebelah mata permasalahan ini, sehingga ke depannya Bontang menjadi kota mati seperti daerah-daerah lainnya. (al/adv)
