BONTANG – Pelayanan publik seharusnya dipusatkan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bontang. Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam saat melaksanakan tinjauan lapangan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bontang bersama Anggota Komisi II DPRD Bontang, Kamis (26/1/2023).
“Sebenarnya pelayanan publik seharusnya tersentral di MPP. Pelayanan tidak lagi dibuka di dinas-dinas. Dengan begitu MPP akan ramai, hingga multiplier effect (efek ganda) akan dinikmati oleh pedagang,” kata Rustam kepada awak media, Kamis (26/1/2023).
Disebutkannya, banyak faktor kurang ramainya MPP selain faktor tidak tersentralnya pelayanan. Di antaranya fasilitas yang ada masih kurang memadai. Kondisi panasnya ruangan hingga tangga berjalan (eskalator) tidak berfungsi.
“Saya tahu betul kenapa ini tidak ramai, karena tempatnya panas, suasananya kurang nyaman,” katanya.
Ke depannya Rustam mengatakan, agar fasilitas yang dapat menunjang MPP dapat dipenuhi. Dengan begitu, akan memudahkan pengunjung pasar maupun di MPP.
“Sebenarnya kita butuh semua penunjang yang ada di MPP agar ramai. Semua gerai harus buka. Walaupun tak ada pelayanan, setidaknya ada informasi yang diberikan di gerai-gerai,” jelasnya.
Dari tinjauan komisi II, ada beberapa gerai yang masih tutup, namun secara keseluruhan pelayanan telah mencapai 80-90 persen. “MPP harus dibuat nyaman agar ramai, dengan mendesain ulang MPP,” urai Rustam. (yah)
