SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda tidak hanya fokus pada pengamanan Nataru dan stabilitas harga pangan. Menghadapi intensitas hujan yang meningkat, Pemkot kini menyiapkan langkah besar dengan membentuk Komando Pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana, melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh unsur Forkopimda.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menjelaskan bahwa struktur komando ini dibentuk untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman banjir dan tanah longsor yang setiap tahun muncul saat puncak musim penghujan.
“Kita akan membuat atau melaksanakan komando pelaksanaan tanggap darurat kebencanaan, sinergi antara pemerintah, TNI, dan Polri, serta Forkopimda,” ujar Andi Harun.
Ia memaparkan bahwa antisipasi dini akan dilakukan berbasis data klimatologi. Pemkot telah memiliki hitungan detail mengenai risiko banjir di Samarinda. Misalnya, curah hujan yang mencapai lebih dari 50 mm dalam sehari sudah dapat memicu genangan di beberapa titik kota. Sementara itu, jika curah hujan mencapai 100 mm dalam sehari atau berlangsung berturut-turut, potensi banjir besar bisa muncul dan memerlukan respons cepat. Pemahaman data ini menjadi dasar operasional komando gabungan dalam menentukan tingkat kewaspadaan dan pola penanganan.
Komando tanggap darurat juga akan memperkuat koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan, khususnya di wilayah yang memiliki kerentanan tanah longsor. Wali Kota menegaskan bahwa masyarakat perlu menerima informasi kebencanaan secara tepat, agar siap siaga ketika kondisi cuaca memburuk.
“Kita koordinasikan [dengan] kecamatan dan kelurahan pada wilayah-wilayah yang rawan longsor agar masyarakat waspada, tapi kita jangan panik,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa kewaspadaan harus bersifat antisipatif dan edukatif, mengingat bencana tidak dapat diprediksi secara pasti. Karena itu seluruh elemen masyarakat perlu memahami informasi dasar kebencanaan untuk mengurangi risiko saat situasi darurat.
Dengan pembentukan komando gabungan ini, Pemkot berharap penanganan banjir dan longsor di Samarinda dapat dilakukan lebih cepat, lebih terukur, serta lebih terpadu. Respons lintas instansi diharapkan mampu meminimalkan dampak kerusakan serta meningkatkan keselamatan warga. (Dim)
Editor: Agus S
