SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam rangka menyongsong persaingan global, terlebih Kalimantan Timur telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), tepatnya di Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU).
Ketenagakerjaan menjadi salah satu sektor yang menjadi perhatian khusus dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kaltim, diiringi dengan pembukaan lapangan kerja di segala bidang potensial untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka (TPT).
Apalagi selama pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung sekitar 2,5 tahun ini sejak Maret 2020 turut memengaruhi angka pengangguran di Kaltim. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) selama periode 2019-2021, jumlah penduduk yang tidak bekerja (pengangguran) di Kaltim berfluktuasi namun cenderung meningkat.
Pada 2019 atau di awal periode kepemimpinan Gubernur Isran Noor dan Wagub Hadi Mulyadi, tingkat pengangguran terbuka di Kaltim mencapai angka 5,94 persen atau mengalami penurunan dari tahun 2018 (6,84 persen). Untuk tahun 2020 (awal masa pandemi Covid-19) angka pengangguran meningkat menjadi 6,87 persen. Kemudian pada 2021 kembali mengalami penurunan sebesar 0,04 persen, menjadi 6,83 persen.
“Meskipun mengalami peningkatan, tetapi pada 2021 seiring melandainya pandemi dan mulai pulih ekonomi, tingkat pengangguran terbuka turun mencapai 6,83 persen. Bahkan berdasarkan data BPS per Februari 2022, tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 6,77 persen,” jelas Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Riza Indra Riadi belum lama ini.
Untuk itu, Pemprov Kaltim melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) terus menyiapkan putra-putri terbaik Kaltim agar memiliki kompetensi/keahlian tertentu sehingga dapat bersaing dengan tenaga kerja dari luar Kaltim. Terlebih menyongsong pemindahan IKN di Benua Etam.
“Disnakertrans sudah memiliki UPTD BLKI yakni di Bontang dan Balikpapan, dan melalui kedua UPTD tersebut ditambah dengan BLK Samarinda milik Kementerian Tenaga Kerja diharapkan dapat memperbanyak pelatihan guna menciptakan peluang untuk terserap dalam dunia kerja baik di perusahaan maupun di wiraswasta,” jelasnya.
Berdasarkan data BPS, jumlah angkatan kerja di Kalimantan Timur pada Februari 2022 sebanyak 1.911.920 orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) turun sebesar 1,24 persen poin. Sementara, penduduk yang bekerja sebanyak 1.782.430 orang.
Terdapat sekitar 192.630 orang (6,67 persen penduduk usia kerja) yang terdampak Covid-19. Terdiri dari pengangguran karena Covid-19 sebanyak 11.470 orang, Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 sejumlah 8.920 orang, sementara tidak bekerja karena Covid-19 sebanyak 11.920 orang dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 sebanyak 160.630 orang. (adv/diskominfokaltim)
