SAMARINDA – Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) terus memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui program Sekolah Rakyat. Hingga September 2025, program ini telah berkembang menjadi 165 titik di seluruh Indonesia, meningkat tajam dari 53 titik pada Agustus lalu.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan capaian tersebut dalam kegiatan Dialog Menteri Sosial dengan Kepala Dinas Sosial, Koorkab, dan Korwil PKH se-Kalimantan Timur, yang digelar di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kaltim, Selasa (7/10/2025).
“Sekolah Rakyat hadir untuk memastikan anak-anak dari keluarga tidak mampu bisa tetap bersekolah hingga SMA. Jika setiap kabupaten, kota, dan provinsi memiliki sekolah seperti ini, maka lebih dari 500 ribu keluarga miskin akan memiliki harapan baru,” ujar Gus Ipul.
Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan formal, tetapi juga sebagai pusat pembinaan karakter dan keterampilan bagi generasi muda agar mampu mandiri dan berdaya saing. Setiap sekolah dirancang menampung hingga seribu siswa dari berbagai jenjang pendidikan.
Gus Ipul juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar program berjalan efektif dan berkelanjutan. Ia mengakui masih terdapat tantangan di lapangan, terutama dalam penyelarasan data dan koordinasi antarwilayah.
“Kita sering bekerja bersama, tapi belum tentu benar-benar bekerjasama. Karena itu, kita harus menyatukan data dan langkah agar program intervensi lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Timur H. Seno Aji menyampaikan apresiasi atas perhatian Kemensos terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan. Ia menilai, program Sekolah Rakyat merupakan terobosan nyata dalam memutus rantai kemiskinan.
“Pendidikan adalah fondasi untuk memutus rantai kemiskinan. Kami menyambut baik inisiatif Sekolah Rakyat ini dan siap berkolaborasi agar semakin banyak anak di Kaltim yang bisa menikmati pendidikan layak,” ujar Seno Aji.
Menurutnya, penurunan angka kemiskinan Kaltim dari 5,7 persen menjadi 5,17 persen tahun ini membuktikan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah telah memberikan hasil nyata.
Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi gerakan nasional pemerataan pendidikan, terutama di daerah-daerah yang masih terbatas sarana dan fasilitasnya. Melalui kolaborasi antara Kemensos, pemerintah daerah, dan masyarakat, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi pintu baru bagi generasi muda Indonesia untuk tumbuh lebih berdaya dan sejahtera. (MK)
Editor: Agus S
