SAMARINDA – Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) menggelar Dialog Menteri Sosial dengan Kepala Dinas Sosial, Koorkab, dan Korwil PKH se-Kalimantan Timur di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kaltim, Selasa (7/10/2025).
Kegiatan ini menjadi ajang penting untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui program Sekolah Rakyat yang kini ditetapkan sebagai program prioritas nasional.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam arahannya menegaskan bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk memutus rantai kemiskinan. Sejak diluncurkan beberapa bulan lalu, perkembangan Sekolah Rakyat di berbagai daerah menunjukkan lonjakan signifikan.
“Pada bulan Agustus baru ada 53 titik Sekolah Rakyat. Tapi hingga September sudah bertambah menjadi 165 titik di seluruh Indonesia. Ini menunjukkan antusiasme luar biasa dari pemerintah daerah dan masyarakat,” ujar Gus Ipul.
Ia menjelaskan, program ini menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat menempuh pendidikan hingga tingkat SMA. Setiap Sekolah Rakyat dirancang menampung hingga seribu siswa, dengan pendekatan berbasis pendidikan formal, karakter, dan keterampilan hidup (life skill).
“Kalau nanti setiap kabupaten, kota, dan provinsi memiliki Sekolah Rakyat permanen, maka lebih dari 500 ribu keluarga miskin akan punya harapan baru. Anak-anak mereka bisa sekolah sampai mentas, bahkan menjadi agen perubahan bagi keluarganya,” jelasnya.
Selain bidang pendidikan, Gus Ipul juga menyampaikan apresiasi terhadap para Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKH) yang telah dilantik menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Menurutnya, peningkatan status ini diharapkan dapat memperkuat layanan kesejahteraan sosial di lapangan.
“SDM kita kini lebih sejahtera dan bersemangat. Semoga semangat baru ini berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Timur H. Seno Aji, yang hadir dalam acara tersebut, menyampaikan apresiasi terhadap perhatian Kemensos terhadap Kaltim, baik dalam aspek sosial maupun pendidikan.
“Pemprov Kaltim siap mendukung penuh program Sekolah Rakyat. Pendidikan adalah kunci agar keluarga miskin bisa keluar dari lingkaran kemiskinan. Ini sejalan dengan misi kami menjadikan Kaltim sebagai daerah yang sejahtera dan berdaya saing,” tegas Seno Aji.
Ia juga melaporkan bahwa angka kemiskinan di Kaltim menurun dari 5,7 persen menjadi 5,17 persen pada tahun 2025 — hasil kerja bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Dialog ini dihadiri para Kepala Dinas Sosial se-Kaltim, pendamping sosial PKH, dan tenaga kesejahteraan sosial, berlangsung dalam suasana penuh semangat kolaboratif. Acara ditutup dengan komitmen bersama memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan berbudaya.
“Sinergi pusat dan daerah harus terus dijalankan. Dengan kerja bersama, kita bisa wujudkan masyarakat yang berdaya,” tutup Seno Aji. (MK)
Editor: Agus S
