SAMARINDA — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Kalimantan Timur memilih tidak tergesa-gesa merespons wacana penghapusan ambang batas pemilu. Hingga kini, struktur partai di daerah masih menunggu sikap resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Ketua DPD Gerindra Kaltim, Seno Aji, menegaskan bahwa belum ada instruksi dari DPP terkait isu tersebut. Ia juga menyebut pembahasannya belum masuk dalam agenda formal parlemen.
“Belum ada instruksi dari DPP, karena memang pembahasannya juga belum masuk ke Baleg,” ujar Seno, Sabtu (7/2/2026).
Menurutnya, kebijakan strategis seperti ambang batas pemilu harus diproses melalui mekanisme kelembagaan di DPR RI agar memiliki dasar hukum dan arah politik yang jelas. Ia menilai pembahasan idealnya dilakukan melalui Komisi II DPR RI sebagai mitra kerja pemerintah dalam urusan kepemiluan.
“Kita tunggu saja mekanisme di Komisi II berjalan. Mungkin dalam satu atau dua bulan ke depan sudah terlihat arahnya,” katanya.
Seno menambahkan, DPD Gerindra Kaltim akan mengikuti dinamika politik nasional sambil menanti keputusan resmi dari DPP Partai Gerindra. Sikap tersebut dinilai penting agar respons daerah tetap sejalan dengan garis kebijakan pusat dan tidak memunculkan spekulasi politik yang prematur.
Untuk saat ini, Gerindra Kaltim memilih menjaga konsolidasi internal sembari menunggu kejelasan pembahasan di tingkat pusat. (MK)
Editor: Agus S
