SANGATTA – Pemerintah Kutai Timur (Kutim) kembali mengklaim capaian serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2025 berada pada level aman. Secara fisik dan keuangan, realisasi disebut telah melampaui angka 80 persen. Namun, di balik capaian tersebut, persoalan klasik berupa lemahnya kesiapan administrasi kembali mencuat dan menjadi sorotan.
Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kutim, Noviari Noor, menyebut realisasi anggaran tahun 2025 patut diapresiasi. Menurutnya, capaian di atas 80 persen menunjukkan kinerja OPD secara umum berjalan cukup baik.
“Secara fisik dan keuangan, realisasi tahun 2025 sudah di atas 80 persen. Itu kita nilai sudah bagus,” ujar Noviari dalam agenda evaluasi pelaksanaan kegiatan yang digelar, Rabu (7/1/2026).
Meski demikian, Noviari tidak menampik bahwa persoalan administrasi masih menjadi hambatan utama yang berulang hampir setiap tahun. Keterlambatan dalam penyelesaian dokumen perencanaan, pengadaan, hingga administrasi teknis kerap berdampak pada molornya pelaksanaan proyek fisik di lapangan.
“Yang sering menjadi kendala itu administrasi. Karena itu kita minta Januari sudah clear semuanya,” tegasnya.
Kondisi ini dinilai menjadi ironi tersendiri. Anggaran tersedia dan realisasi tercatat tinggi, namun eksekusi kegiatan fisik kerap menumpuk di akhir tahun. Pola tersebut tidak hanya berisiko terhadap kualitas pekerjaan, tetapi juga mencerminkan lemahnya disiplin perencanaan dan manajemen waktu di sejumlah OPD.
Untuk tahun anggaran 2026, Pemkab Kutim menargetkan perubahan pola kerja. Dengan kelengkapan administrasi yang diselesaikan sejak awal tahun, proyek fisik ditargetkan sudah dapat berjalan pada Februari 2026. Target ini disebut lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang sering kali baru bergerak di pertengahan tahun.
Pemerintah daerah juga menetapkan target realisasi anggaran secara bertahap per triwulan. Pada triwulan pertama 2026 ditargetkan realisasi mencapai 20 persen, meningkat menjadi 45 persen pada triwulan kedua, 75 persen pada triwulan ketiga, dan ditutup 100 persen pada akhir triwulan keempat.
Noviari menegaskan, capaian tersebut bukan sekadar formalitas laporan keuangan. Kinerja OPD dalam mengelola anggaran menjadi indikator penting penilaian dari pemerintah pusat, terutama terkait efektivitas, ketepatan waktu, dan akuntabilitas belanja daerah.
“Kita harapkan semua OPD tertib dan berkomitmen melaksanakan kegiatan lebih awal, karena kinerja ini juga menjadi penilaian dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Namun demikian, publik menunggu lebih dari sekadar target dan pernyataan. Tanpa pembenahan serius pada aspek administrasi dan budaya kerja OPD, capaian serapan anggaran di atas 80 persen berpotensi kembali menjadi angka statistik semata. Tahun 2026 akan menjadi ujian, apakah Kutai Timur mampu keluar dari penyakit lama, atau kembali mengulang siklus keterlambatan yang sama.
Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam
