BONTANG – Kalangan DPRD Bontang menilai, kontribusi perusahaan dalam menyertifikasi tenaga kerja (naker) lokal belum maksimal. Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi I DPRD Bontang Muhammad Irfan.
“Saya dengar langsung keluhan tenaga kerja bahwa Pupuk Kaltim sendiri hampir bisa dibilang tidak pernah melakukan sertifikasi,” ujarnya.
Irfan menjelaskan, setiap ada penerimaan, baik itu tenaga TA ataupun proyek. Perusahaan selalu mengutamakan tenaga kerja bersertifikasi. Disinilah kelemahan calon tenaga kerja lokal. Buntutnya, perusahaan merekrut pekerja dari luar daerah.
“Ke depannya, baik Pupuk Kaltim maupun seluruh stakeholder yang ada di kawasan industri perusahaan, dimohon agar mengadakan sertifikasi supaya tenaga kerja lokal memiliki daya saing,” sebutnya.
Irfan mengharapkan, tenaga kerja lokal tak hanya menjadi penonton di daerah sendiri. “Banyak kasus terjadi karena tenaga kerja lokal kita tak memiliki sertifikasi, itu makanya banyak yang jadi penonton di daerahnya sendiri,” paparnya.
Untuk itu, Irfan mengharapkan main contractor agar dapat memonitoring subkon-nya dalam hal rekrutmen, sehingga tidak menyalahi aturan dan prosedur dalam pengupahan dan sertifikasi.
“Kami berharap seluruh perusahaan yang beroperasi di Bontang bisa memperhatikan tenaga kerja lokal, agar regenerasi tenaga kerja lokal bisa lebih bagus lagi,” tandasnya. (adv/ref)
