Soroti Lambannya Pemanfaatan Lahan Eks-Trans, Mahyunadi Minta Digarap Serius

SANGATTA — Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi mengkritik lambannya pemanfaatan lahan eks-transmigrasi yang hingga kini masih banyak dibiarkan menganggur.

Ia meminta seluruh pihak terkait bergerak lebih serius, agar program pengembangan ekonomi berbasis lahan tidak kembali mandek seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Jangan sampai ada lahan yang nganggur, karena orang nganggur itu berat, apalagi kalau lapar,” tegas Mahyunadi, menekankan bahwa persoalan lahan tidur berbanding lurus dengan menumpuknya angka pengangguran di daerah.

Selama beberapa tahun terakhir, lahan eks-trans kerap menjadi bahan evaluasi karena pengelolaannya tidak menunjukkan progres signifikan. Banyak program yang berhenti di tahap perencanaan karena terkendala legalitas lahan, minimnya infrastruktur, hingga lemahnya koordinasi lintas perangkat daerah. Kondisi ini membuat potensi ekonomi masyarakat desa tak kunjung bangkit.

Mahyunadi menegaskan bahwa Pemkab Kutim kini menyiapkan strategi baru melalui skema kemitraan antara petani dan investor, dengan pemerintah sebagai fasilitator. Ia menilai pola ini dapat menjadi terobosan, tetapi hanya jika dilaksanakan dengan disiplin, pengawasan kuat, dan pembagian peran yang jelas.

Baca Juga:  Isu Tanggul Tambang dan Banjir, Jimmi Minta Mitigasi Ditingkatkan

“Kita akan carikan pemodal yang mau bekerja sama dengan petani. Pemerintah hadir untuk memastikan semua pihak mendapat manfaat,” ujarnya.

Meski demikian, sejumlah catatan kritis muncul. Kapasitas petani yang masih terbatas, akses permodalan yang timpang, serta potensi dominasi investor dikhawatirkan dapat membuat petani tetap berada pada posisi lemah jika pengawasan tidak ketat. Hal ini menjadi alasan Mahyunadi menuntut pengelolaan yang lebih profesional dan terukur.

Selain upaya kemitraan, Pemkab Kutim juga akan memperkuat pendampingan dan pelatihan agar masyarakat memiliki kemampuan mengelola lahan secara produktif. Program ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada bantuan dan menciptakan kemandirian ekonomi berbasis desa.

“Kita ingin masyarakat berdaya, bukan hanya bergantung pada bantuan, tetapi mampu mandiri,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

Disclaimer

Redaksi Radarbontang.com tunduk pada Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999. Setiap berita yang dipublikasikan adalah hasil kerja jurnalistik. Hak jawab dan hak koreksi dapat diajukan melalui email: redaksi@radarbontang.com.