SANGATTA – Pemerintah Kutai Timur (Kutim) bersiap menghadapi tahun anggaran yang penuh tantangan. Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 diperkirakan anjlok tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Dari total APBD 2025 yang mencapai Rp9,89 triliun, Pemkab Kutim memproyeksikan anggaran tahun depan hanya sekitar Rp4,86 triliun turun lebih dari separuhnya.
Penurunan signifikan tersebut diungkapkan Wakil Bupati Kutim Mahyunadi saat membacakan nota pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rapat paripurna ke-10 DPRD Kutim, Jumat (31/10/2025) kemarin.
“Rancangannya segitu, mungkin bisa bertambah tapi tidak banyak. Dalam pembahasannya bisa saja naik sedikit, tapi tidak signifikan,” ujar Mahyunadi.
Dalam nota tersebut dijelaskan, pendapatan daerah Kutim tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp4,867 triliun, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp431,81 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp4,34 triliun, serta lain-lain pendapatan yang sah senilai Rp91,98 miliar.
Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp4,842 triliun, dan penyertaan modal daerah hanya Rp25 miliar.
Mahyunadi menegaskan, kondisi fiskal tersebut menuntut pemerintah daerah untuk berhemat dan menata ulang skala prioritas pembangunan. Efisiensi anggaran akan diterapkan di semua sektor, termasuk pengeluaran rutin dan belanja pegawai.
“Kalau kuat anggarannya, ya kita prioritaskan untuk tetap dijalankan. Tapi kalau tidak kuat, semuanya juga harus turun, termasuk belanja pegawai,” jelasnya.
Meski demikian, Pemkab memastikan 50 program unggulan daerah tetap dijalankan. Bedanya, besarannya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Program itu bisa gendut, bisa kurus. Yang penting semua misinya tercapai. Tinggal besarannya disesuaikan,” tegas Mahyunadi.
Beberapa program prioritas yang memiliki target capaian angka tetap dipastikan berjalan dalam lima tahun ke depan. Di antaranya, bantuan RT Rp250 juta per tahun, pembangunan 1.000 rumah layak huni, serta percetakan lahan pertanian seluas 100 ribu hektare. Program-program ini akan diupayakan melalui bantuan keuangan dan berbagai sumber pendanaan lain.
Selain program sosial dan ekonomi, Pemkab Kutim juga akan memfokuskan anggaran pada sektor infrastruktur. Langkah ini diyakini menjadi cara paling efektif untuk menjaga daya dorong pertumbuhan daerah di tengah keterbatasan fiskal.
“Efisien itu bukan pemangkasan. Efisien itu mengefektifkan anggaran. Jadi, kegiatan yang terlalu banyak unsur seremoni akan dikurangi. Kita lebih fokus pada peningkatan infrastruktur,” tandasnya.
Dengan kondisi tersebut, Pemkab Kutim dihadapkan pada situasi yang menuntut kehati-hatian dalam mengelola keuangan. Tahun 2026 pun diprediksi menjadi tahun efisiensi besar-besaran, di mana setiap rupiah anggaran harus diarahkan untuk program yang benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam
