SAMARINDA – Rencana mantan Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, untuk bergabung ke Partai Gerindra memicu penolakan dari kalangan internal, terutama organisasi sayap muda partai, Tunas Indonesia Raya (Tidar). Sejumlah kader menilai langkah Budi Arie lebih sebagai upaya mencari perlindungan politik di tengah sorotan publik terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus praktik pengamanan situs judi online.
Nama Budi Arie kembali ramai diperbincangkan setelah diberhentikan dari kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam sejumlah persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ia disebut oleh beberapa saksi maupun terdakwa terlibat dalam pembagian hasil dari pengamanan situs judi online. Bahkan, Budi Arie sempat diperiksa oleh Bareskrim Polri terkait kasus tersebut.
Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap empat terdakwa pada Mei 2025, Budi Arie disebut meminta jatah sebesar 50 persen dari hasil pengamanan situs judi online yang dijalankan oleh sejumlah mantan pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Dugaan tersebut memunculkan citra negatif terhadap rekam jejaknya, termasuk di mata kader Gerindra.
Ketua Tidar Kalimantan Timur, Ahkmed Reza Fachlevi, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, menjadi salah satu yang paling vokal menolak wacana tersebut. Ia menilai kehadiran Budi Arie justru dapat mencederai semangat perjuangan partai dan integritas kader muda Gerindra.
“Tidar Kaltim menolak. Kami telah mencermati dengan hati-hati agar kader-kader muda Gerindra tidak kebingungan terhadap arah perjuangan partai. Kami ingin siapapun yang ingin bergabung dengan Gerindra berintegritas, dengan rekam jejak yang bersih,” tegas Reza melalui keterangan tertulisnya, Minggu (9/11/2025).
Reza juga menyoroti latar belakang Budi Arie yang dikenal sebagai pimpinan relawan pendukung Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Menurutnya, hal itu menjadi catatan penting bagi Gerindra untuk menjaga konsistensi arah perjuangan partai yang menjunjung nilai kejujuran dan moral politik.
“Di Gerindra, kader-kader diajarkan untuk memegang akar perjuangan dan menjunjung kejujuran. Kami tahu Gerindra merupakan partai inklusif, terbuka untuk siapa saja. Namun, hal itu bukan berarti memberikan karpet merah kepada individu tertentu,” ujarnya menegaskan.
Sebagai catatan, dalam persidangan kasus judi online pada April 2024, terungkap bahwa setelah praktik pengamanan situs dihentikan di lantai 3 kantor Kominfo, para terdakwa sempat menemui Budi Arie di rumah dinasnya di Widya Chandra untuk meminta izin memindahkan aktivitas tersebut ke lantai 8. Permintaan itu disebut disetujui oleh Budi Arie, memperkuat sorotan terhadap niatnya bergabung dengan Gerindra. (MK)
Editor: Agus S
